GAWAT! Proyek IKN Tak Masuk RAPBN 2026, Sinyal Prabowo Ucapkan Selamat Tinggal?

NARASIBARU.COM - Presiden Prabowo tidak mengungkap alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya yang digelar pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

Pada saat yang sama, orang nomor satu di Indonesia itu juga tidak merinci berapa besaran alokasi anggaran infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026.

Meski demikian, bila mengacu pada Buku II Nota Keuangan TA 2026 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selaku eksekutor pembangunan IKN mendapat pagu indikatif sebesar Rp6,26 triliun dalam RAPBN 2026.

Perinciannya, sebesar Rp5,7 triliun dialokasikan untuk mendukung program pengembangan kawasan strategis. Sementara sisanya yakni sebesar Rp553 miliar untuk dukungan manajemen.

Prabowo Gagas 8 Proyek Strategis Tahun 2026

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengungkap RAPBN 2026 bakal mengutamakan pada delapan agenda prioritas.

"Pertama, kita wujudkan Ketahanan Pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa," jelasnya.

Dalam penjelasannya, total alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut ditetapkan sebesar Rp164,4 triliun.

Mencakup anggaran pengembangan lumbung pangan, subsidi pupuk, hingga dukungan Bulog.

Kedua, program Ketahanan energi yang dianggarkan sebesar Rp402,4 triliun untuk mendukung subsidi listrik, LPG 3 kg (tepat sasaran berbasis DTSEN) hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) & listrik desa.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi RAPBN Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita) serta mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keempat, program pendidikan Rp757,8 triliun mendukung realisasi program Indonesia pintar hingga Beasiswa LPDP. 

Kelima, bidang Kesehatan Rp244 triliun.

Kemudian, program prioritas keenam yakni pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan, ketujuh program pertahanan semesta mencakup modernisasi alutsista, dan kedelapan program akselerasi investasi, perdagangan dan perumahan yang belum dirinci masing-masing besaran biayanya.

Sri Mulyani Ungkap Anggaran IKN 2026 Turun jadi Rp 6,3 Triliun

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tetap dilanjutkan.

 Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menetapkan anggaran untuk proyek ibu kota baru tersebut.

"Untuk IKN Rp 6,3 triliun (2026), kalau enggak salah, ya. Nanti saya cek lagi," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Anggaran IKN memang tidak dibahas dengan rinci saat konferensi pers RAPBN dan nota keuangan. 

Dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tentang rancangan APBN 2026 di DPR, ibu kota baru itu juga tak disebutkan.

Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp 13 triliun untuk proyek yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo itu. 

Dana tersebut terdiri dari Rp 5,4 triliun untuk pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP. 

Lalu tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif.  

Anggaran 2025 tersebut turun jauh dibandingkan alokasi 2024 yang mencapai Rp 43,4 triliun. 

Sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan biaya pemeliharaan ibu kota nusantara mencapai Rp 200-300 miliar. 

"Karena itu, Presiden Prabowo ingin mempercepat (pembangunannya),” kata Basuki di kompleks gedung parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Laporan Majalah Tempo, 10 Agustus 2025 menyebut pembangunan IKN terancam. 

Sejumlah pejabat membeberkan dana perawatan sebenarnya lebih besar ketimbang yang disampaikan Basuki. 

Sementara itu, Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan pembangunan IKN perlu memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh. Sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin. 

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata dia pada Ahad, 10 Agustus 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat itu, akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat. 

Bambang mengkalkulasikan, jika ada 2 juta orang ke IKN, dan harga tiket pesawat Rp, 1,5 juta, maka dibutuhkan biaya transportasi Rp 6 triliun untuk pulang pergi ke IKN.

Angka itu belum termasuk akomodasi Rp 2 triliun per hari.  Totalnya bakal menjadi Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun.

Bambang  menilai, kalau IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, Badan Usaha Milik Negara, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut. 

Bambang membandingkan Jakarta dengan IKN. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. 

Alumnus Institut Teknologi Bandung ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. 

Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. 

Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. 

Adapun bandara IKN hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.  

“Akan ditampung di mana (para penumpang) dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” katanya.

Pembangunan IKN gencar dilakukan periode kedua mantan presiden Joko Widodo. 

Jokowi bahkan menggelar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan IKN. 

Namun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN perlu disahkan oleh Surat Keputusan Presiden. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken Keppres pemindahan ibu kota. Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN.

"Sarana dan prasarana, syarat yang kami merasa harus ada sebelum memutuskan atau presiden menandatangani keppres pemindahan ibu kota," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

Prasetyo mengatakan pemerintah memperkirakan sarana dan prasarana IKN bisa selesai dalam waktu 3 tahun. 

Otorita IKN sedang membangun infrastruktur untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sumber: Bisnis