JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan PIHC untuk mengawal distribusi pupuk subsidi di musim tanam kesatu.
Menteri Pertanian Andi Amran meyakinkan petani agar fokus bertanam padi pada musim tanam ini untuk mendukung percepatan tanam, dalam rangka antisipasi krisis pangan global.
“Pupuk musim tanam kesatu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam," ungkap Mentan Amran.
Baca Juga: Menyiapkan SDM Pertanian Kuat, Menuju Kedaulatan Pangan
Mentan Amran, menyampaikan bahwa pupuk adalah salah satu faktor penting dalam usaha tani, maka dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional , pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi terhadap pupuk.
“Saat ini pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk urea dan NPK bagi 9 komoditas yang memiliki nilai strategis dan berdampak terhadap inflasi," jelas Mentan Amran.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil menambahkan, pada Masa Tanam 1 (MT 1) ini dipastikan stok pupuk subsidi cukup dan alokasinya sudah ada sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 744/KPTS/SR. 320/M/12/2023 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2024.
Untuk mengawal penyaluran pupuk bersubsidi dan secara aktif menggalang petani untuk mempercepat penanaman, Kementan menyurati PIHC melalui surat Dirjen PSP Nomor B-06/RC.210/B/01/2024 untuk bersama mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 ini.
“Kami berkolaborasi dengan PIHC agar petani dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi di musim tanam kesatu ini,terutama di wilayah-wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim hujan.” tambah Ali.
Baca Juga: Peneliti BRIN Ungkap Tahun 2024 Suhu Bumi akan Lebih Panas dari 2023
Terkait penambahan alokasi pupuk subsidi, dijelaskan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden RI sebesar Rp 14 Trilyun setara dengan sekitar 2,5 juta ton sedang untuk musim tanam selanjutnya.
“Saat ini kami sedang memproses penambahan tersebut, dan akan disampaikan alokasinya kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota segera setelah revisi DIPA dimaksud diterbitkan,” jelas Ali.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianmassa.id
Artikel Terkait
MIRIS! 10 Tahun Dipimpin, Bank Dunia Mencatat Warisan Terbesar Era Jokowi: 172 Juta Orang Indonesia Hidup Miskin
Tuai Pro Kontra! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Usul Program Sumbat Sperma Suami Jadi Syarat Penerima Bansos
Yayasan yang Garap Proyek Makan Bergizi Gratis Dikuasai Keluarga dan Pendukung Prabowo
BKPM Ungkap Adanya Investasi yang Meleset Rp1.500 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi