Ibnu Mas’ud Sosok di Balik Bisnis Travel Haji Bermasalah, Khalid Basalamah Ngaku Korban

bnu Mas’ud disebut-sebut membuat Ustaz Khalid Basalamah terseret pusaran kasus kuota haji.

Uang miliaran rupiah pun berpindah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti.

Ibnu Mas'ud, bos travel haji dan umrah diduga kelabui Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Khalid Basalamah.

Ustaz Khalid Basalamah terseret kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Khalid Basalamah selaku pemilik biro perjalanan haji Uhud Tour (PT Zahra Oto Mandiri).

Ia mengaku sebagai korban dari Ibnu Mas'ud selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata.

Ia mendapatkan tawaran visa haji khusus dari Ibnu Mas'ud yang mengaku bahwa kuota haji tersebut resmi dari Kementerian Agama. 

Ustaz Khalid Basalamah kini telah mengembalikan uang berkaitan dengan penjualan kuota haji yang dilakukannya melalui agen travel penyelenggara haji. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Ada pengembalian uang, benar," ujar Budi Prasetyo.

Ibnu Masud adalah pemilik dan komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata.

PT Muhibbah Mulia Wisata merupakan perusahaan tour dan travel yang bergerak di bidang penyelenggaraan haji, umrah, tour outbound/inbound, ticketing, pengurusan visa, dan penginapan.

PT Muhibbah Mulia Wisata didirikan pada 17 April 2000 dengan kantor pusat di Pekanbaru, Jalan Kartini No. 1.

Perusahaan ini memiliki izin resmi dari Kementerian Agama untuk penyelenggaraan haji khusus dan umrah.

Dalam kariernya, Ibnu Masud kemudian tersandung dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

Ia diduga telah mengelabui Ustaz Khalid Basalamah.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, Ibnu Masud juga sempat diperiksa KPK.

Ibnu Masud diperiksa KPK pada Kamis, 28 Agustus 2025. 

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata bersama sejumlah saksi lain, termasuk Ketua Umum Himpuh, M Firman Taufik.

Dalam perkara ini, KPK menemukan adanya dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sumber: tribunnews