Respons Soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!

NARASIBARU.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebutkan bahwa usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI memang bisa dilakukan. 

Akan tetapi, hal tersebut lebih mudah dilakukan secara teori hukum ketatanegaraan, namun sulit secara politik.

Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam hukum ketatanegaraan diatur tentang syarat pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden apabila melakukan lima pelanggaran berat. 

Di antaranya, korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat dan perbuatan tercela. Akan tetapi, dalam praktiknya pemakzulan selalu sulit dilakukan karena melibatkan proses politik.

"Susah karena untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang DPR yang dihadiri oleh minimal 2 per 3 dari seluruh anggota sidang. Dari yang hadir ini, 2 per 3 juga harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti mrlakukan perbuatan tercela," kata Mahfud MD sebagaimana dikutip pada Rabu (7/5/2025) berdasar siniar yang tayang pada kanal YouTube pribadinya.

Menurut Mahfud, proses negosiasi politik untuk mencapai kesepatan pemakzulan itu yang akan sulit dilakukan. 

Karena memerlukan lebih dari setengahnya, atau sekitar 380 anggota DPR, yang harus setuju pemakzulan dilakukan.

Kendati 2 per 3 dari DPR sudah setuju dilakukan pemazulan, Mahfud menerangkan bahwa prosesnya masih harus berlanjut dengan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta putusan konfirmasi. 

Apabila MK mengonfirmasi benar adanya tindak kesalahan dari pihak yang dimakzulkan, maka putusan dikembalikan ke DPR untuk disidangkan.

"Kembalikan lagi ke DPR, bersidang lagi apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR sidang lagi, 2 per 3 (anggota MPR) harus hadir, 2 per 3 (anggota yang hadir) harus setuju. Enggak mungkin," beber mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menjelaskan, ada anggapan salah oleh publik yang mengira segala kebijakan Joko Widodo selama 10 tahun menjadi presiden RI tidak sah apabila ijazahnya terbukti palsu. 

Mahfud menyampaikan bahwa dalam aturan hukum tata negara tidak mengatur demikian. 

"Itu salah dan menyesatkan kalau mengatakan gitu. Coba bayangkan misalnya ijazahnya Pak Jokowi palsu, dia sudah menandatangani puluhan undang-undang, batal semua," kata Mahfud MD sebaimana dikutip dari tayangan siniar pada kanal YouTube pribadinya pada Rabu (7/5/2025).

Berbagai kontrak bisnis dengan negara lain yang turut melibatkan tandatangan Jokowi ketika masih jadi presiden RI juga lantas tidak bisa dibatalkan secara sepihak. 

Menurut Mahfud, perjanjian itu tetap dianggap sah dan mengikat. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerangkan bahwa salah satu asas umum pemerintahan tertulis tentang kepastian hukum bahwa perjanjian yang dibuat secara resmi dan sah pada saat dibuat, maka tetap mengikat dan harus dipenuhi. Meskipun kemudian ternyata ditemukan kesalahan.

Mahfud MD menambahkan, gaji dan tunjangan yang telah diterima Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden juga tetap sah dan tidak bisa dikembalikan, sekalipun terbukti ijazahnya palsu.

"Yang bisa dituntut dari selama jabatannya itu kalau ada tindak pidana. Misalnya terlibat korupsi, penyuapan menghalang-halangi pemberantasan korupsi, dan sebagainya, itu bisa. Tapi tidak berakibat apa-apa terhadap keputusan-keputusan kenegaraan," terangnya.

Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa tidak ada konsekuensi apa pun untuk Jokowi berkaitan dengan keputusan ketatanegaraan, sekalipun ijazahnya terbukti palsu. 

"Kecuali ada tindak pidana yang dilakukan, yang diduga dilakukan. Bukan keputusan ketatanegaraan, tapi tindak pidananya yang dilakukan. Misalnya dalam membuat kontrak, lalu diduga dia menerima aliran dana dari belakang. Itu keputusan kontraknya tidak batal, tapi tindak pidana kalau ada di situ bisa, tapi itu kan tidak terkait dengan ijazah palsu," jelasnya.

Sumber: Suara