KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia mendapat rekomendasi dari Bank Dunia untuk meningkatkan standar kategori masyarakat yang tergolong miskin.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung ambisi pemerintah dalam mengentas kemiskinan.
Dalam laporan Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment, Bank Dunia merekemondasikan pemerintah untuk meningkatkan garis kemiskinan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) menjadi 3,20 dollar AS.
Rekomendasi itu lebih tinggi sekitar 1,20 dollar AS dari standar garis kemiskinan PPP yang diberlakukan pemerintah saat ini, yaitu 1,90 dollar AS per hari.
"Mengingat pembangunan dan ambisi Indonesia, definisi kemiskinan yang lebih luas, misalnya di sekitar garis kemiskinan 3,20 dollar AS akan lebih memadai," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/5/2023).
Baca Juga: Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di 2024, Wapres Minta Perkuat Sinergi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menyambut baik rekomendasi tersebut. Namun demikian, jika standar garis kemiskinan ditingkatkan, maka jumlah masyarakat Indonesia yang masuk ke kategori miskin akan melonjak.
"Ibu Satu (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia) mengatakan, Anda bisa mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 tapi angka kemiskinan anda 1,9 dollar AS. Anda harus menggunakan 3 dollar AS," kata dia. "Dan ketika dinaikkan menjadi 3 dollar AS, mendadak 40 persen orang menjadi miskin," tambah Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menilai, wilayah-wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda. Dengan demikian, pengeluaran masyarakat tidak bisa disamaratakan. Ia pun menceritakan, ketika dirinya berkunjung ke kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah, ia bisa mendapatkan makanan dengan harga yang lebih murah dibanding di Jakarta. Ini menjadi contoh nyata perbedaan strukkur harga antar wilayah.
Artikel Terkait
Begini Tanggapan Ignasius Jonan Soal Utang Whoosh usai Temui Prabowo
Budi Arie Bantah Projo Singkatan Pro Jokowi, Jejak Digital 2018 Justru Dia Jelas-jelas Ngomong Gitu
Presiden Prabowo Panggil Eks Menhub Ignasius Jonan ke Istana, Bahas Polemik Whoosh?
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid