NARASIBARU.COM - Mantan Menko Polhukam sekaligus sosok warga NU kultural, Prof Mahfud MD memberikan sentilan keras kepada PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) atas polemik yang terjadi antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Menurutnya, seharusnya polemik semacam itu tak perlu sampai terjadi. Apalagi kepengurusan PBNU saat ini tinggal satu tahun lagi, yakni akhir 2027 mendatang.
Ditambah lagi berdasarkan informasi yang ia dengar, pemantik utama dari polemik yang terjadi antara Gus Yahya dan Kiai Miftach adalah terkait dengan tata kelola izin pertambangan.
“Kenapa sih tinggal setahun, sudahlah lupakan itu semua bersatu, sekarang kembali demi NU-nya. Kita malu lah, urusan tambang itu,” kata Mahfud MD dalam poscat Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Selasa (25/11/2025).
Ia bercerita bahwa pernah ada sebuah pengalaman ketika PBNU dan Muhammadiyah justru bersatu menentang ketidakadilan tata kelola tambang di Republik Indonesia. Di mana saat itu Ketua Umum PBNU adalah KH Ahmad Hasyim Muzadi. Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin.
Dalam cerita itu, kedua pentolan dua organisasi besar Islam di Indonesia tersebut mengaku sudah berbicara dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Namun pendapat mereka seperti tak didengar dan direspons dengan baik. Sehingga mereka berdua pun mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
Bukan untuk meminta ikut mengelola, justru kedua organisasi tersebut tak ingin terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Hanya saja karena melihat sektor tersebut banyak terjadi praktik korupsi, sehingga mereka sepakat untuk menggugat dalam rangka melakukan perbaikan regulasi dan hukum.
Sementara itu, situasi tersebut pun jauh sangat berbeda dengan saat ini. Mengapa PBNU justru terjebak dalam situasi rebutan tata kelola tambang di lingkaran organisasi besutan Hadlratus Syaikh KH Hasyim Asyari tersebut.
“Jadi pada waktu itu Ketua NU dan ketua Muhammadiyah datang ke MK itu untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang. Nah sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang,” ketusnya.
Oleh sebab itu, Mahfud MD mengharapkan agar polemik yang terjadi di internal PBNU segera disudahi. Kedua belah pihak sebaiknya melakukan islah dan berdamai untuk membangun dan mengelola organisasi peninggalan para tokoh Nahdliyyin itu.
“Kasihan lah, NU ini kan pilar NKRI, pilar wasathiyaah, sama dengan Muhammadiyah. Kalau ini rusak, ini kegoncangan-kegoncangan di kalangan ummat, hubungan islam dengan negara akan mulai memanas, kita akan rugi besar,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Bandara IMIP Diresmikan Era Jokowi Diduga tak Punya Bea Cukai dan Imigrasi, Jangan-jangan Sudah Milik Asing
Mengapa Pembagian Sumber Daya di Filipina Memicu Kontroversi Domestik
Said Didu Ungkap Dugaan Skandal di Balik Smelter IMIP: Peresmian Bandara oleh Jokowi Tanpa Libatkan Men-ESDM
Wisata Budaya Kalimantan Selatan yang Bersejarah: Menyelami Warisan Banjar yang Tak Lekang oleh Waktu