Taufik merasa memang bukan kewenangan Heru untuk membeberkan hasil evaluasi dari Kemendagri.
"Memang yang harusnya memberitahu kepada publik hasil evaluasinya itu yang mengevaluasi, evaluatornya, yaitu Kemendagri.
Kasihan juga Pj Gubernur dan jajarannya dikejar-kejar menceritakan hasil evaluasi, enggak bisa kan. Paling beliau bilang saya ditanya ini," papar Taufik.
Baca juga: Hari Ini, Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur DKI Heru Budi
Anggota Komisi B itu mengatakan, fraksi PKS bakal mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar meminta Kemendagri mau membuka hasil evaluasi terhadap Heru Budi.
Jika tak mau membeberkan kepada publik, maka setidaknya DPRD selaku perwakilan warga Jakarta berhak untuk mengetahuinya.
"Ya kalau misalnya tidak bisa ke masyarakat karena mungkin terlalu vulgar atau apa, ke wakilnya aja, wakilnya DPRD.
Jadi mustinya DPRD itu diberi wewenang untuk bisa mengetahui hasil evaluasi gubernur itu," kata Taufik.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Sumber: jakarta.tribunnews.com
Artikel Terkait
Suami Wardatina Mawa Akui Sudah Menikah dengan Inara Rusli, Tunjukkan Bukti: Maskawin-Saksi Nikah
Menhan Sjafrie Warning Bahaya! Ada Negara dalam Negara, TNI Langsung Disiagakan Amankan Bandara IMIP
Isu Bandara Ilegal PT IMIP Diungkap, Said Didu: Pintu Masuk Skandal Tambang Era Jokowi?
Cara Download Snack Video Tanpa Watermark Tercepat dan Paling Mudah 2026