'Era Jokowi, Rakyat Kurang Bahagia Korupsinya Merajalela'

“Ada enam alat ukur indeks kebahagiaan menurut WHR. Dua diantaranya adalah pendapatan per kapita dan masalah korupsi,” tegas Fajar.

“Jadi bagaimana bisa bahagia sementara upah pekerjanya terus ditekan? Undang-Undang Cipta Kerja itu monster buat kebahagiaan publik, termaksud pekerja muda. Remaja-remaja dari keluarga kelas pekerja tak sedikit yang tertekan melihat kehidupan keluarganya yang makin sulit,” imbuhnya.

Adapun terkait korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot dari 38 menjadi 34. 

Berdasarkan laporan Transparency International tersebut peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110. 

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia dan negara-negara lainnya. 

Di negara-negara yang indeks korupsinya baik, tingkat kebahagiaan publiknya pun tinggi.

“Belum lama, ada partai yang mengglorifikasi pemerintahan hari ini dengan slogan “Jokowisme”. Mereka membanggakan pembangunan fisik, terutama infrastruktur. Memuja jalan-jalan baru, tapi penduduk tidak bahagia, anak mudanya terserang gangguan jiwa. Mentalitas mereka ini, ala Deandels saja. Bangun Jalan Raya Pos, tak peduli korban berjatuhan,” ujarnya. [IndonesiaToday/Inilah]

Sumber: inilah.com