Warganet Curiga Subsidi Kendaraan Listrik untuk Bancakan Peng-peng, Apa Maksudnya?

NARASIBARU.COM, Jakarta - Data Analyst Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyu Tri Utomo mengungkap fakta menarik soal kebijakan subsidi kendaraan listrik, di mana mayoritas masyarakat menolaknya. Masyarakat justru banyak yang mempertanyakan untuk siapa subsidi tersebut, karena hanya orang-orang kaya yang mampu membeli mobil listrik.

Hal tersebut berdasarkan hasil analisis respons masyarakat mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik menggunakan pendekatan big data yang diambil dari media sosial Twitter. Wahyu juga membeberkan salah satu unggahan pengguna Twitter yang banyak mendapatkan respons dari pengguna lainnya.

“Akun @ZAEffendy yang mendapatkan retweet cukup banyak di Twitter menyampaikan bahwa subsidi mobil listrik ini ada kemungkinan menjadi bancakan ‘peng-peng’,” ujar dia dalam diskusi daring pada Ahad, 21 Mei 2023.

Lantas Wahyu mencoba mencari makna dari ‘peng-peng’ di Google Seacrh. Ternyata, kata dia, istilah itu kerap digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempunyai kekuasaan sekaligus menjadi pengusaha. “Jadi pejabat yang mempunya bisnis,” kata Wahyu.

Wahyu menilai, secara tersirat unggahan dari @ZAEffendy itu mengarah kepada adanya ketakutan conflict of Interest. Ada pejabat yang memiliki power atas kebijakan yang dijalankan, tapi secara kebetulan memiliki irisan dengan kebijakan seperti subsidi kendaraan listrik.

“Itu akhirnya memunculkan kecurigaan dari masyarakat bahwa jangan-jangan subsidi itu adalah untuk yang ‘peng-peng’ itu sendiri. Bukan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu jadi salah satu topik yang cukup hangat dibahas di media sosial terkait penolakan akan subsidi listrik ini,” tutur Wahyu.

Selanjutnya: Wahyu menjelaskan bahwa Indef telah menganalisis....

Wahyu menjelaskan bahwa Indef telah menganalisis 18.921 data pembicaraan di Twitter dari 15.139 akun pada 8-12 Mei 2023. Alasan mengambil data dari Twitter, kata dia, karena merupakan platform yang representatif untuk menangkap aspirasi, kritik, ataupun masukan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu sosial, politik, atau kebijakan dari pemerintah.