Said Didu Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Dikendalikan dari Solo: Jangan Heran Diisi Para Termul

NARASIBARU.COM - Publik sempat menyoroti soal munculnya nama sejumlah loyalis hingga relawan Joko Widodo yang menduduki jabatan komisaris BUMN.

Diketahui, saat masa kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi memberikan jabatan penting bagi para loyalis dan relawannya.

Baik sebagai menteri, maupun komisaris.

Publik mengira hal tersebut terhenti ketika Prabowo Subianto menjadi presiden

Namun, baru-baru ini, nama-nama loyalis Jokowi kembali muncul dan mendapatkan jabatan sebagai komisaris.

Di antaranya adalah Politisi PSI, Ade Armando yang diangkat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP)

Kemudian ada nama Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relly Reagen, yang mendapatkan “hadiah” sebagai komisaris PT Bio Farma (Persero).

Nama Nizar Ahmad Saputra, sosok yang dikenal luas sebagai relawan setia Presiden Jokowi dan pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, resmi menduduki kursi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Ia adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi)

Lalu ada nama Silfester Matutina yang diangkat sebagai komisaris ID Food. Ia tercatat sebagai pendiri dan Ketua Umum organisasi relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang mendukung Presiden Joko Widodo sejak 2013

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said DIdu menilai bahwa wajar apabila 'Geng Solo' masih banyak mendapatkan posisi sebagai komisaris BUMN

Dia mengklaim mendapatkan informasi akurat, pengangkatan komisaris BUMN masih dipegang oleh Erick Thohir

Di sisi lain, Jokowi juga disebut masih punya pengaruh kuat untuk menempatkan loyalisnya untuk menempati jabatan strategis baik di pemerintahan maupun di perusahaan pelat merah

"Info valid : Pengangkatan Komisaris BUMN saat ini masih ditangan ET dan kendali dari Solo. Prabowo lewat Danantara hanya utk seleksi Direksi. Jadi jangan heran kalau Komisaris BUMN saat ini diiisi oleh Geng Solo dan Termul. Kehancuran BUMN oleh ET plus Jokowi berlanjut," tulis Said Didu dikutip Warta Kota pada Minggu (13/7/2026)

Pengangkatan Ade Armando dikritisi

Penceramah Ustaz Hilmi Firdausi mengkritik pengangkatan Ade Armando sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP)

Perusahaan tersebut diketahui merupakan anak usaha PT PLN (Persero)

Hilmi menyebut, diangkatnya Ade Armando sebagai komisari di perusahaan pelat merah itu sebagai 'janji politik yang terpenuhi'

Sebagai catatan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pernah berjanji bakal menyediakan 19 juta lapangan kerja apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden

Janji tersebut kemudian digugat banyak pihak karena nyatanya, saat keduanya memimpin, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makin merajalela.

"Alhamdulillah, satu lagi janji politik membuka lapangan kerja terpenuhi. Kali ini, bukan buat rakyat jelata, tapi buat Bang Ade, yang resmi jadi Komisaris PLN," tulis Hilmi dikutip dari akun X miliknya, Senin (7/7/2025)

Hilmi kemudian menyoroti track record Ade Armando yang dianggap penuh kontroversi, bukan prestasi

"Iya Bang Ade, yang dulu viral bukan karena prestasi, tapi karena celananya raib saat demo. Yang ngomong Alquran bisa dibawain hip-hop, dan ngafal Quran katanya gak relevan. Tapi rupanya nyenggol agama gak datengin jabatan, nyenggol penguasa baru dapet jatah komisaris," ungkapnya

Hilmi juga menyinggung pernyataan Ade Armando belum lama ini, yang menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terbaik sepanjang Republik Indonesia berdiri

"Dulu nyebut Wapres terbaik sepanjang sejarah, eh sekarang dikasih jabatan. Kalau dia nyebut Wapres terbaik di galaksi, mungkin udah dikasih jadi Komisaris BUMN Listrik Luar Angkasa. Apa boleh buat, inilah politik. Kita rakyat cuma bisa tepuk jidat sambil bayar listrik yang terus naik. Dan semoga Bang Ade bisa jaga amanah. Minimal, jangan sampai kesetrum sutet pas rapat," tandasnya

Seperti diketahui, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando membenarkan bahwa dirinya telah diangkat sebagai komisaris di PT PLN Nusantara Power (PLN NP)

Dalam perombakan jajaran direksi perusahaan terbaru, nama Ade Armando masuk salah satu di antaranya.

Dia menduduki jabatan penting dalam perusahaan itu, komisaris.

 “Benar, Kamis serah terima jabatan," ungkapnya kepada Wartawan, Jumat (4/7/2025).

Ditunjuknya Ade sebagai Komisaris PLN Nusantara Power sempat beredar melalui potongan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Juli 2025.

Selain Ade, jajaran komisaris PLN NP kini juga diisi oleh Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad dan Muhammad Syafi’i.

Sementara itu, posisi Direktur Utama dijabat oleh Ruly Firmansyah. Jajaran direksi lainnya terdiri dari M. Irwansyah Putra, Teguh Widhi Harsono, TB Ari Wibawa Mukti, Dwi Hartono dan Komang Parmita.

Ade Armando dikenal sebagai politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sebelumnya merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Ia juga aktif sebagai pegiat media sosial dan telah menempuh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri—S1 di UI (1988), S2 di Florida State University, AS (1991) dan S3 di UI (2006).

Ade Armando adalah pria kelahiran Jakarta, 24 September 1961, atau kini berusia 63 tahun.

Dia anak pasangan seorang diplomat era Soekarno, Mayor Jus Gani dan Juniar Gani.

Saat masih kecil, Ade sempat diboyong ke Malaysia oleh kedua orang tuanya setelah ayahnya dipecat sebagai diplomat akibat runtuhnya rezim Soekarno.

Namun, pada tahun 1968, keluarganya kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung dalam keadaan pailit.

Selain di pendidikan, Ade juga sempat berkecimpung di dunia pers dengan menjadi redaktur di beberapa media seperti Prisma (1988-1991), Harian Republika (1993-1998), dan Madina-online.net (2008-2009).

Ade bahkan pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2004-2007.

Setelah itu, dia pun memutuskan untuk terjun ke dunia politik setelah bergabung ke PSI pada 11 April 2023 lalu.

Ade bahkan pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2004-2007

Sumber: Wartakota