Laode Ida Bongkar Perangkap Proyek Jokowi untuk Kunci Loyalitas Menteri, Tom Lembong Salah Satunya?

Mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida membongkar dugaan adanya mekanisme pembagian proyek untuk mengunci loyalitas para menteri dan petinggi partai, memastikan tidak ada satu pun yang berani membangkang.

Dalam sebuah siniar yang ditayangkan di kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Selasa, 14 Oktober 2025, Laode Ida menguraikan bahwa mekanisme ini bekerja dengan cara memasukkan seluruh menteri dan para penentu kebijakan ke dalam sebuah "perangkap" di mana mereka diberi wewenang untuk mengelola proyek-proyek pemerintah.

Sistem ini, menurutnya, dirancang secara cermat untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan.

"Proyek itu dikelola oleh para menteri itu dan sama-sama memperoleh bagian atau sama-sama saling menguntungkan ya," ujarnya.

Dengan adanya keuntungan bersama ini, para pejabat tinggi tersebut menjadi terikat dan sangat sulit untuk menentang kebijakan presiden.

Konsekuensi bagi mereka yang berani melawan pun tidak main-main. Ia bahkan menuding nasib yang menimpa mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, adalah contoh nyata dari akibat pembangkangan.

"Kalau sudah dikasih bagian mengelola proyek lalu membangkang, ah itulah Tom Lembong," tegasnya, merujuk pada tekanan yang muncul setelah Tom Lembong merapat ke kubu Anies Baswedan.

Hasil dari strategi ini adalah sebuah pemerintahan yang berjalan sangat mulus bagi presiden.

Laode menggarisbawahi bahwa ini adalah alasan mengapa Jokowi bisa dengan mudah merealisasikan kebijakannya tanpa menghadapi penolakan signifikan dari kabinet maupun partai koalisi.

"Tidak ada hambatan Pak Jokowi karena semua dia sudah amankan," katanya. Namun, ia mewanti-wanti bahwa sistem ini meninggalkan warisan yang sangat problematik.

Laode menyebut ada sejumlah menteri di era Jokowi yang namanya sempat tercium dalam berbagai kasus dugaan korupsi, di mana beberapa laporan telah masuk ke Kejaksaan maupun KPK, namun hingga kini belum diproses secara tuntas.

Ia menggarisbawahi bahwa perangkap proyek ini bukan sekadar strategi politik, melainkan sebuah warisan sistemik yang meninggalkan potensi bom waktu hukum.

Kini, beban untuk menjinakkan warisan tersebut berada sepenuhnya di pundak pemerintahan Prabowo Subianto, yang juga terikat oleh dinamika politik masa lalu.***

Sumber: konteks