"Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," sambungnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bisnis itu akan semakin tidak etis ketika dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Terlebih jika pejabat yang dimaksud turut berperan dalam penyusunan APBN.
"Ini namanya 'jeruk makan jeruk' atau 'berburu di kebun binatang'. Karenanya, Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati