NARASIBARU.COM -Potensi Presiden Joko Widodo dituntut ke penegak hukum akibat kebijakan-kebijakan yang tak berpihak masih cukup terbuka.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, di balik kekuasaan Jokowi yang kuat masih terdapat kekuasaan rakyat.
Sebab, dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi ketimbang kepala pemerintahan atau kepala negara.
Bahkan, pemimpin negara dan pemerintahan di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum (pemilu) yang terbuka dan langsung.
"Langkah yang terbaik adalah publik yang menuntut," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (7/8).
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026