Jokowi Ogah Perlihatkan Ijazah UGM Miliknya, Eks Menkumham Hamid Awaluddin: Dia Sengaja Memelihara Isu ini!

NARASIBARU.COM - Hingga saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bergeming atau diam saja terkait tuduhan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jokowi bergeming untuk memperlihatkan ke publik. Dia tetap menyembunyikan dengan alasan tak ada kewajiban untuk menunjukka ke publik.

Padahal, yang dibutuhkan publik adalah kepastian, dibandingkan proses hukum.

Namun, bagi Jokowi lebih penting menuntaskan masalah ini lewat hukum, agar orang yang telah menuduhnya bisa dipenjarakan.

Terkait hal ini, mantan Menteri Hukum dan HAM 2004-2007, Prof Hamid Awaluddin, turut berkomentar.

Saat acara ROSI di kanal YouTube KompasTV, host Frisca Clarissa menyinggung kasus serupa.

Yakni mantan Presiden AS Barack Obama pernah diterpa tudingan bahwa dirinya bukan orang Amerika pada 2011.

Namun, kata Frisca, Barack Obama punya cara berbeda dengan Jokowi dalam menghadapi kasus tersebut.

Pria bernama lengkap Barack Hussein Obama II itu menunjukkan salinan asli akta kelahirannya, bahwa dirinya memang lahir di Hawaii, salah satu negara bagian AS. Setelah itu, tudingan tersebut mereda.

Hamid Awaluddin pun menyesalkan, mengapa Jokowi tidak bersikap seperti Barack Obama, menunjukkan ijazahnya secara langsung.

Karena ini persoalan sepele, tak perlu isu ini berkepanjangan dan ke meja hijau.

Menurut Hamid, Jokowi memang sengaja membiarkan tudingan ijazah palsu tersebut bergulir, agar dirinya tetap terpublikasi.

"Itulah yang saya sesalkan, Pak Jokowi kenapa tidak dari awal tunjukkan saja, 'Ini lho ijazah saya yang asli.' Jangan biarkan ini berkembang kan," ujar Hamid.

"Di situ masalahnya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa, sengaja itu dipelihara ini, supaya beliau manggung terus, diuleg terus," imbuhnya. 

"Melihat gayanya kan, selama ini beliau kan gayanya manggung. Bagaimana image dia? Bagaimana persepsi publik melihat dia merakyat? Jujur, lugu," tandas Hamid.

Sementara itu, ormas Rampai Nusantara menyatakan dukungan penuh, akan mengawal sampai tuntas terhadap Jokowi, yang menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan sejumlah pihak. 

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan langkah Jokowi yang turun gunung langsung melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum terhadap pihak yang selama ini menyerang pribadi Jokowi. 

"Langkah hukum ini merupakan tindakan yang tegas untuk menjaga integritas pribadi dari fitnah, tuduhan dan framing tidak berdasar yang selama ini diarahkan kepada pak Jokowi, kami siap untuk bantu memperkuat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam proses hukum ini dan orang-orang tersebut yang sudah dilaporkan harus menerima konsekwensi hukum atas perbuatannya," kata Semar, kepada wartawan Jumat (2/5/2025).

Lebih lanjut, Semar juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas dan menyerukan kepada aparat penegak hukum agar segera memproses laporan tersebut secara profesional.

"Kami akan mengawal proses hukum hingga tuntas, Pak Jokowi merupakan pembina Rampai Nusantara sudah tentu kami akan terus membersamai beliau dengan mengikuti proses hukum tersebut sampai selesai agar menjadi perhatian bersama bahwa dalam negara hukum, segala bentuk penghasutan, fitnah dan penyebaran informasi palsu harus ditindak secara adil dan tegas, kami meyakini penegak hukum akan profesional dan bertindak seadil-adilnya demi kepercayaan publik serta stabilitas demokrasi juga yang tidak kalah penting menjaga kondusifitas negara," ujarnya. 

Semar juga menginstruksikan seluruh jaringan pengurus Rampai Nusantara di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota untuk turut aktif melawan penyebaran hoaks dan fitnah di masyarakat, khususnya yang menyasar Presiden Jokowi.

"Kami mendorong semua pihak untuk meluruskan informasi yang telah terdistorsi, dengan cara bijak dan bertanggung jawab, untuk pengurus dan anggota Rampai Nusantara di seluruh Indonesia saya minta untuk turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa apa yang di sampaikan Roy Suryo dkk itu tidak benar dan sesat informasi," pungkas Semar.

Untuk informasi, dalam kasus tudingan ijazah palsu sendiri, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama empat kuasa hukumnya untuk membuat laporan pada Rabu (30/4/2025). 

Adapun terlapornya masih dalam penyelidikan. 

Hanya saja kubu Jokowi menyatakan ada lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K. 

Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi. 

"Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). 

Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut. 

"Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan," tuturnya. 

Lebih lanjut, Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki. 

"Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear," tuturnya.

Sumber: Tribun