Kabinet Tak Gentle soal Aktivitas Tambang di Raja Ampat

NARASIBARU.COM -Kabinet Merah Putih seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan buntut aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang diperkirakan sudah berlangsung lama.

Demikian disampaikan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Senin 9 Juni 2025.

"Kabinet saling LEMPAR BATU. Tidak ada yang GENTLE meminta maaf atas kerusakan di Raja Ampat lalu bertanggunjawab. Padahal, mereka adalah representasi negara," kata Jhon Sitorus.

Jhon Sitorus turut menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, diterbitkan sebelum dia menjabat sebagai menteri. 

"Bahlil hampir setahun jadi menteri ESDM. Masa tidak ada warning soal izin tambang Nikel di Raja Ampat? Masa tidak ada juga warning dari KemenLH atau Kehutanan juga? Bukankah antar kementerian sama-sama bermitra?" kata Jhon Sitorus.