NARASIBARU.COM, Muara Teweh - Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis membuka secara resmi rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Nakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara di ruang rapat Setda Lantai 1 Pemkab setempat.
Baca Juga: Intip Harga Resmi Samsung Galaxy S24 Series di Indonesia
Kadis Nakertranskop UKM, H Mastur dalam laporannya menyampaikan,
kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 dan rencana keberlanjutan aksi di tahun 2024.
Sementara, Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis menyampaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemkab Barito Utara telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW, pengelola rumah ibadah dan di perubahan anggaran daerah tahun 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang. Demikian juga di tahun 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU.
Artikel Terkait
MBG di Boyolali Disabotase: Ratusan Paket Ditarik, Ada Orang Asing Masuk Kelas!
Biar Bosmu Tahu! Viral Bobby Nasution Razia Truk Pelat Aceh di Sumut Demi Kejar PAD Triliunan
VIRAL Kain Kafan dan Kerangka Manusia Berserakan di Area Proyek Tangerang
Fakta-Fakta Kesiapan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028, Cuma Cuap-Cuap Belaka?