NARASIBARU.COM - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, masih terus diperbincangkan publik.
Kini, muncul dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di balik operasi tersebut.
Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, membongkar terkait langkah cepat KPK dalam menggelar OTT itu.
Ia menyebut bahwa penindakan di Medan semestinya merupakan bagian dari operasi yang telah lebih dulu dipantau dan dirancang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), namun KPK justru lebih dulu bergerak.
"Saya dapat info kalau OTT Medan Sumut itu awalnya sudah dirancang Jakgung," kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (1/7/2025).
Ferdinand bilang, operasi itu sudah menjadi target pengawasan Kejagung dalam beberapa waktu terakhir.
Namun, ia menduga adanya kebocoran informasi yang membuat KPK tiba-tiba bertindak lebih cepat.
"Sudah dipantau beberapa waktu. Tapi bocor dan tiba-tiba KPK geruduk duluan," ucapnya.
Ferdinand bahkan secara terbuka mempertanyakan motif di balik langkah cepat KPK, mengaitkannya dengan upaya untuk melindungi Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang merupakan menantu mantan Presiden Jokowi.
"Apakah KPK mendahului untuk mengamankan sang mantu?" cetusnya.
Ferdinand tidak kuasa menahan emosinya dengan memberikan kritik keras terhadap lembaga antirasuah tersebut.
"Ah, KPK memang ternak Mulyono," kuncinya.
๐๐
Saya dapat info kalau OTT Medan Sumut itu awalnya sdh dirancang JAKGUNG. Sudah dipantau bbrp waktu. Tapi bocor dan tiba2 KPK geruduk duluan.
โ Mpu Ferdinand Hutahaean (@ferdinand_mpu) July 1, 2025
Apakah KPK mendahului utk mengamankan sang mantu?
Ahhh KPK memang Ternak Mulyono
Jangan berharap banyaklah dengan si KONTOL @KPK_RI Itu untuk melakukan pengembangan hingga menyeret orang no 1 di Sumut, yang jelas-jelas aja fakta persidangan sudah menyebutkan nama @bobbynasution_ di kasus Tambang dengan Kode Blok Medan tidak mereka tindak lanjuti hinggaโฆ https://t.co/Sjd5zZ4Sw8 pic.twitter.com/ko5gPtNKk0
โ Nicho Silalahi (@Nicho_Silalahi) June 29, 2025
Sebelumnya,KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.
"Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (27/6/2025).
Topan Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
Topan Ginting dan lima orang lainnya terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, serta pihak swasta sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Topan Ginting yang merupakan orang dekat Bobby Nasution diketahui baru dilantik menjadi Kadis PUPR Sumut pada Februari 2025 lalu.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Hitungan Sementara KPK, Kerugian Negara Korupsi Pengadaan Mesin EDC Capai Rp700 Miliar
Mengapa Polisi Tak Mengusut Budi Arie Soal Beking Judi Online?
Sekjen MPR Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran, Pakar Hukum Sebut Bisa Jadi Misteri Keajaiban Dunia!
KPK Tak Bakal Berani Tangkap Bobby, Muslim: Kalau Sudah Menyangkut Keluarga Jokowi Semua Mendadak Buta dan Tuli