Kasus Silfester Bisa Coreng Citra Penegakan Hukum Prabowo

Vonis terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organ relawan Joko Widodo, Silfester Matutina yang urung dieksekusi terus menjadi sorotan publik. 

Silfester divonis bersalah karena menghina mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dijatuhi vonis 1 tahun penjara yang dibacakan pada 30 Juli 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018.

Di tingkat kasasi pada 2019, majelis hakim memperberat vonis Silfester Matutina menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. 

Enam tahun berlalu, Silfester belum juga dieksekusi oleh kejaksaan. Saat ini, sosok yang sempat menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonisnya di Mahkamah Agung dan akan disidangkan pada Rabu, 20 Agustus 2025 mendatang. 

Wartawan senior Hersubeno Arief menyatakan jika permohonan PK itu dikabulkan akan mencoreng citra penegakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut saya ini pelecehan seperti itu ini merusak citra Pak Prabowo yang kemarin sebenarnya sudah diperbaiki dengan memberikan  abolisi dan amnesti. Itu kan luar biasa, di dunia internasional juga pasti Pak Prabowo itu akan dicatat dengan bagus,” jelas Hersu saat podcast dengan wartawan senior Agi Betha dalam akun YouTube pribadinya, dikutip redaksi di Jakarta pada Senin, 18 Agustus 2025.

Lanjut dia, Prabowo pada September mendatang juga akan menghadiri Sidang Umum PBB, maka jangan sampai tercoreng dengan kasus Sifester seperti ini.

“Nah kalau tiba-tiba terjadi peristiwa ini dan kemudian Mahkamah Agung memutuskan dia (Silfester) bebas, rusak lagi upaya yang dilakukan Pak Prabowo, upaya untuk memperbaiki citra Indonesia betul-betul rusak, percuma,” tandasnya.

Silfester kini dikabarkan menghilang. Posisinya sebagai Komisaris ID FOOD juga disebut-sebut telah diberhentikan. Belakangan, Silfester sering muncul di televisi dalam membela ijazah palsu Jokowi. 

Sumber: rmol

Foto: Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina