Jika Kalahkan Erdogan, Kemal Kilicdaroglu Kembalikan Sistem Parlementer Turki

Kandidat kuat calon presiden dalam pemilu Turki, Kemal Kilicdaroglu, mengatakan jika terpilih dirinya ingin mengembalikan sistem pemerintahan parlementer.

Pesaing utama petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan itu pun yakin, dapat memperoleh dukungan dari partai berkuasa terhadap ambisinya.

Dikutip dari Hurriyet Daily News, hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kilicdaroglu dalam sebuah wawancara di televisi lokal yang disiarkan pada Rabu (26/4), ketika kampanye calon presiden sudah berlangsung.

“Parlemen berikutnya yang akan dibentuk pada polling tanggal 14 Mei akan mengembalikan model pemerintahan Turki kembali ke sistem parlementer,” kata pria berusia 74 tahun itu.

Jika terpilih sebagai presiden, Kilicdaroglu yakin bahwa perwakilan dari partai berkuasa Turki yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AK), akan turut mendukung ambisinya mengembalikan sistem parlementer.

“Mereka yang mendukung kembali ke sistem parlementer yang diperkuat akan menjadi mayoritas di parlemen. Para wakil Partai AK juga akan mendukung hal ini karena mereka telah melihat bahwa hak mereka untuk berpolitik telah dirampas [karena sistem eksekutif-presidensial yang ada],” jelas Kilicdaroglu.

“Mereka mungkin tidak dapat menyuarakan hal ini secara terbuka,” ujar Kilicdaroglu, mengutip percakapan pribadi dengan para deputi AK.

Pernyataan Kilicdaroglu muncul menjelang pelaksanaan putaran pertama pemilu yang akan dimulai besok Minggu (14/5), sementara putaran final akan digelar tepat dua minggu sesudahnya yaitu Minggu, 28 April 2023.

Kilicdaroglu merupakan pemimpin partai oposisi sekuler utama di Turki Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP), sekaligus satu-satunya kandidat yang diusung oleh koalisi enam partai oposisi. Koalisi besar yang terdiri dari partai sayap kanan, kiri, dan tengah ini dinamakan Table of Six atau Aliansi Bangsa.

Aliansi Bangsa telah lama menyatakan tujuan utamanya untuk mengembalikan sistem pemerintahan Turki kembali ke parlementer, setelah sempat diubah menjadi eksekutif-presidensial oleh Erdogan pada 2016 ketika kudeta terhadap pemerintahannya kala itu gagal.