PMK 49 Tahun 2023: Ini Standar Gaji Non-ASN, Jateng Terendah, Ya Ampun

a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

Dalam lampiran PMK 49 Tahun 2023 disebutkan standar honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti di 38 provinsi di Indonesia, mayoritas berada di kisaran Rp 3 jutaan.

Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti di Jawa Tengah (Jateng) terendah.

Standar honorarium Satpam dan Pengemudi di Jateng Rp Rp2.280.000, petugas kebersihan dan pramubakti Rp2.073.000.

Di Provinsi Jatim, Satpam dan Pengemudi Rp4.135.000, petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000.

Di Provinsi Jawa Barat, Satpam dan Pengemudi Rp3.777.000, petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.433.000.

Di Provinsi Bangka Belitung, Satpam dan Pengemudi Rp4.200.000, petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.818.000.

Tertinggi di DKI Jakarta, yakni Satpam dan Pengemudi Rp5.615.000, petugas kebersihan dan pramubakti Rp5.104.000. (sam/jpnn)

Sumber: jpnn.com