Ramai Menteri Jokowi Jadi Caleg, Lah Yang Kerja Siapa?

Disaat masih menjabat menteri dan kepala negara saat ini, lantas bagaimana dengan kinerja mereka?

Direktur Indef Tauhid Ahmad berpandangan, meski diperbolehkan secara aturan, namun hal ini dianggap sebagai sebuah kesalahan, karena bisa mengganggu kinerja pemerintah ke depan.

"Secara etik tentu saja dikhawatirkan adanya abuse of power sebagai menteri," ujar Tauhid, dikutip Senin (15/5/2023).

Baik menteri maupun wakil menteri memiliki kewenangan terhadap anggaran. 

Maka tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut malah diarahkan sesuai dengan kepentingan dirinya dan partai.

"Menteri punya kewenangan terhadap anggaran dan sebagainya yang cukup besar untuk menentukan kegiatan kegiatan terutama di daerah pilihannya, banyak program-program ke masyarakat, karena menteri A ingin menjadi caleg daerah di dapil saya harus dapat program dari kementerian saya yang paling banyak," paparnya.

Banyaknya aktivitas juga akan membuat pejabat tidak fokus dalam bekerja, terutama menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa. 

Dalam hal ini, Tauhid menyarankan agar pejabat negara menyelesaikan dulu tugasnya sebelum aktif mencari posisi baru. 

Bahkan jika harus menjadi caleg, pejabat sebaiknya cuti atau mengundurkan diri.

"Banyak yang target mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, mendorong pertumbuhan industri diatas 5%, mempertahankan surplus neraca perdagangan, banyak industri yang mati, orang kekurangan pangan, dan sebagainya," terang Tauhid.