Dipecat Demokrat dari Jabatan Ketua DPC Malteng, Tomagola: Upaya Ini Tidak Melalui Mekanisme Partai

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM -� Djailani Tomagola menyesalkan langkah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Maluku, DPD Roy Pattiasina mengusulkan upaya pemberhentian dirinya dari Ketua DPC Demokrat Maluku Tengah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Maluku Tengah non aktif itu menyampaikan kekecewaannya�dalam Konfrensi Pers usai menerima surat keputusan penunjukan pelaksana tugas (Plt) bersama Halimun Saulatu yang ditunjuk DPP sebagai Plt menggantinya sebagai Ketua DPC di Ambon, Selasa (9/5/2023) kemarin.

"Saya sungguh menghargai dan loyal terhadap keputusan partai. Hanya saja langkah ketua DPD ini tidak melalui mekanisme dan AD/ART partai," kata Tamagola di Sekretariat DPC Demokrat Maluku Tengah, Rabu (10/5/2023).

Tomagola menilai keputusan DPD itu keliru bahkan salah, karena tidak melalui pelaksanaan mekanisme organisasi partai hingga terbitnya surat keputusan partai itu.

Ia bahkan menuding ada ulah oknum-oknum dalam tubuh Partai Demokrat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan kemudian mengesampingkan nama besar partai yang berakibat pada penilaian kader, simpatisan dan pandangan masyarakat terhadap partai demokrat.

"Ini hanya ulah oknum-oknum tertentu di kubu partai yang sengaja menggulingkan saya dengan cara-cara kotor yang tidak mendasar," jelas Tomagola

Meski demikian ia mengaku, sebagai kader ia akan tetap loyal terhadap keputusan partai berlambang bintang Mercy itu.

Namun, tentu akan ada langkah-langkah atau upaya pembelaan diri terkait persoalan ini.

Sebab, Ia menganggap proses pemberhentian yang dilakukan juga merupakan upaya jebakan yang dilakukan Ketua DPD terhadapnya.

Baca juga: Jelang Pendaftaran Bacaleg, Begini Persiapan Partai Demokrat Maluku Tengah

"Ini semacam jebakan. Karena saya diundang ke Ambon itu diberitahu kalau akan ada penyerahan SK Plt. Saya hanya diundang untuk menyerahkan surat surat surat kepengurusan partai dan bukan serahterima SK Plt," sebut Tomagola.