NARASIBARU.COM - Netralitas aparat makin mengkhawatirkan. Beredarnya pakta integritas yang mendukung capres tertentu menimbulkan kecurigaan pada penjabat kepala daerah.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso menguatkan dugaan adanya intervensi aparat negara dalam Pilpres 2024.
“Kalau pakta Integritas itu benar, tentu layak dipersoalkan netralitas aparat negara pada Pemilu 2024. Setidaknya layak dicek ulang apakah semua pj bupati, pj wali kota, dan pj gubernur juga menandatangani pakta integritas sebagaimana dilakukan pj bupati Sorong,” terang Jamiluddin mengutip inilah.com, Rabu 15 November 2023.
Jika memang seluruh pj menandatangani dokumen ini, maka sudah sepatutnya jabatan mereka dianulasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk juga, pejabat dari lembaga lainnya yang terlibat.
“Mereka ini tidak akan dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Sebab, salah satu poin dari pakta integritas itu siap mencari dukungan dan kontribusi pada Pilpres 2024, untuk kemenangan salah satu capres di Kabupaten Sorong,” ujarnya.
Ia juga meminta Jokowi untuk segera memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri hal ini. Dalang atau insiator di balik pakta integritas ini harus diungkap.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Panggil Eks Menhub Ignasius Jonan ke Istana, Bahas Polemik Whoosh?
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Menkeu Purbaya: APBN Bertujuan Membuat Seluruh Rakyat Kaya, Mari Kita Kaya Bersama!
Viral 2 Jam Terjebak Macet Parah Jakarta, Turis Korea Ngamuk Sampai Kencing dalam Botol