'Tambal Sulam Masalah, Subsidi Kendaraan Listrik Menambah Kemacetan'

“Skema yang mengatur mobil berusia di atas lima tahun atau lebih itu tidak boleh jalan dan bisa ditukar tambah dengan mobil listrik yang ada subsidinya jadi masyarakat tertarik menukarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Atau bisa juga skema dari sisi industri mobil yang tadi saya bilang, batasi jumlah produksi mobil BBM sehingga industri fokus ke mobil listrik,” jelas dia di Jakarta, Kamis (18/5/2023).

Dia menambahkan, sembari menjalankan skema-skema tersebut, pemerintah harus juga mensinergikan pembangunan infrastruktur pendukung KBLBB di seluruh Indonesia. 

Misalnya tempat pengisian daya, karena di DKI Jakarta saja masyarakat masih kesulitan mencari tempat pengisian daya, apalagi untuk di luar kota.

“Sekarang infrastruktur pengisian mobil listriknya juga belum siap bahkan di Jakarta juga masih terbatas, terus service-nya juga di mana untuk mobil listrik. Di sini kan kesannya infrastrukturnya belum siap sepenuhnya dan kesannya hanya pencitraan untuk go green,” tandas Trubus.

Alihkan ke Subsidi Transportasi Massal

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pemberian subsidi kendaraan listrik tidak tepat karena yang menerimanya tentu orang dari kelas menengah ke atas, sedangkan esensi dari kata subsidi itu sendiri adalah meringankan beban masyarakat miskin, kelas menengah ke bawah.

Ia menyarankan, pemerintah untuk mengalihkan subsidi kendaraan listrik ke subsidi transportasi massal saja, karena akan dirasakan langsung oleh masyarakat berekonomi lemah yang sehari-harinya beraktivitas menggunakan kendaraan umum.

Menurutnya, tingkat kepadatan dan terkoneksinya moda transportasi di tanah air masih menjadi persoalan cukup serius. 

Di negara-negara maju, sambung dia, angkutan umum harus terkoneksi dari first mile sampai last mile dan setiap orang maksimal hanya boleh berganti tiga kali kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan.

“Bagaimana mengusahakannya ya terserah pemerintah. Kalau enggak yang angkutan jadi kurang menarik buat masyarakat, khususnya kelas menengah atas,” terang dia kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/5/2023).

Senada, pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan pemerintah harusnya berkaca ke Norwegia. Dia menuturkan, Kota Oslo di Norwegia akan menjadi ibu kota pertama di dunia dengan sistem transportasi serba listrik. Kota itu menargetkan bebas emisi pada tahun 2030.

“Harusnya ikuti Norwegia saja jadi listrik semua kendaraan umumnya dulu. Baru habis itu industri-industri yang produksi mobil BBM itu secara bertahap dikurangi produksinya atau dibatasi untuk yang BBM, jadi pemilik mobil pribadi juga tertarik dengan yang listrik,” tutur dia.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menambahkan, ketimbang memberikan subsidi bagi orang mampu, lebih baik pemerintah memberikan subsidi ke para pengusaha angkutan umum, terkait pengadaan bus berbasis listrik.

“Dengan memberikan subsidi kepada perusahaan angkutan umum, selain akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, juga dapat memperbaiki layanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan dapat mengurangi kemacetan,” tandas dia.

Sekadar informasi, saat ini pemerintah Norwegia tengah berencana mengganti transportasi bus kota berbahan bakar diesel menjadi 450 bus listrik. 

Tidak hanya itu, sebagian besar jaringan angkutan umum di Oslo seperti trem dan kapal feri sudah menggunakan listrik. Mereka juga memperluas jalur sepeda untuk mendukung kegiatan bersepeda bagi penduduk.

Komitmen Norwegia membangun jaringan transportasi umum nol emisi juga terlihat pada aktivitas di bandara Norwegia. Pada bulan September lalu, Avinor pengelola bandara mengumumkan akan mengganti sistem transportasi antar-jemput bandara menjadi transportasi listrik. 

Dengan itu, mereka juga mencoba untuk menghemat sekitar 140.000 liter solar setiap tahun. [IndonesiaToday/Inilah]

Sumber: inilah.com