Dikecam Soal 'LGBT Kodrat dan Tak Dilarang', Mahfud MD: Yang Bilang Begitu DPR

Dia mengatakan larangan LGBT memang sengaja tak dimasukkan oleh pembuat undang-undang, yakni DPR.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Seminar Nasional bertajuk 'Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024' di UIN Jakarta, Selasa (23/5/2023). Mahfud awalnya mengulangi potongan isi ceramahnya yang menyinggung soal LGBT.

"Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di Cisarua, saya bilang begini. Saudara, KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu tidak memuat larangan terhadap LGBT. Kenapa tidak memuat? Menurut pembentuk undang-undang, LGBT itu kodrat," kata Mahfud dalam pidatonya.

Mahfud mengatakan DPR sebagai pembuat undang-undang tidak memasukkan larangan LGBT di dalam KUHP baru. 

Dia juga menyebut ucapannya terkait alasan LGBT tidak dilarang dalam KUHP hanya mengutip DPR.

"Sehingga tidak mau masukkan itu pembentuk Undang-Undang, DPR. Kodrat, tidak boleh dihukum, tidak boleh dilarang karena itu pemberian Tuhan. Yang dilarang itu perilakunya yang ditunjukkan secara melanggar hukum," tuturnya.

"Saya menjelaskan bahwa kenapa itu tidak masuk. Ya kata DPR begitu alasannya. Tapi sekarang yang berkembang 'Mahfud Md: LGBT Kodrat Ciptaan Tuhan, Tidak Boleh Dilarang'. Nggak, bukan saya yang bilang," sambungnya.

Dia juga menyebut banyak pihak yang tidak setuju dengan ucapannya. Mahfud kembali menegaskan dirinya hanya menjelaskan isi undang-undang.

"Sehingga banyak, 'Pak saya tidak setuju pendapat Bapak tentang itu'. Saya bilang, saya tidak perlu persetujuan kamu, wong saya menjelaskan saja kok minta persetujuan? Kamu setuju atau tidak, itu yang berlaku menurut undang-undang," sambung Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud menyampaikan alasan larangan LGBT tak masuk di KUHP baru. Mahfud menyampaikan bahwa pelaku LGBT sulit dibuktikan secara hukum.

"Larangan LGBT nggak bisa dimuat di situ. Nggak ada larangan LGBT. 'Pak, itu kan hukum agama?' Tapi bagaimana memuatnya," kata Mahfud Md dalam sambutan di Rakernas KAHMI 2023 seperti disiarkan di akun YouTube KAHMI Nasional, Minggu (21/5).

"Kan LGBT itu sebagai kodrat, kan tidak bisa dilarang. Jadi yang dilarang itu perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu nggak bisa dilarang," sambungnya.

Akhirnya, menurut Mahfud, dalam KUHP itu dibuat larangan kepada hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur.

"Ya, rumusannya (di KUHP), barang siapa yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan anak di bawah umur, Kan, LGBT itu bisa tercantum ke situ meski tak semua," katanya. 

Tak Sepakat Dengan Mahfud MD Soal LGBT, Jazuli Elite PKS Merespons Tegas

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai negara tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk menjaga moralitas masyarakat dan menjaga ketertiban umum. 

Argumentasi kekosongan hukum atau alasan kebebasan, demokrasi, dan hak asasi dari Menko Polhukam Mahfud MD tidak bisa digunakan untuk membiarkan perilaku yang jelas-jelas menyimpang di masyarakat.  

Hal itu dikatakan Jazuli saat merespons pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa menjerat pelaku LGBT karena tidak adanya hukum yang mengaturnya.

Mahfud MD mengatakan demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi), sementara LGBT dan penyiarannya itu belum diatur oleh hukum (sehingga) bukan menjadi kasus hukum. 

"Tidak adanya aturan hukum yang menjerat pelaku/perilaku LGBT justru menjadi tugas negara untuk mengaturnya demi menegakkan moralitas dan ketertiban umum karena demikianlah fungsi utama dari hukum," ujar Jazuli di Jakarta, Jumat (13/5). 

Menurutnya, atas dasar itu beberapa waktu yang lalu Fraksi PKS menolak disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) karena tidak komprehensif melarang segala bentuk tindak pidana kesusilaan termasuk LGBT dan perzinahan.

Fraksi PKS menginginkan agar RUU TPKS disahkan bersamaan dengan revisi KUHP yang menegaskan larangan LGBT dan perzinahan karena fenomenanya sudah meresahkan dan mengancam moralitas dan ketertiban masyarakat. 

Pasalnya, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, negara memiliki tanggung jawab menjaga moralitas masyarakat dan ketertiban umum.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan Gerakan dan paham LGBT sering mendasarkan diri pada HAM dan masalah privat, padahal dalam konteks Indonesia hak asasi dibatasi oleh undang-undang yang menimbang nilai moral agama dan budaya. 

"Negara tidak menganut kebebasan yang tanpa batas. Hal itu jelas merupakan amanat UUD 1945 yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pasal 28 J menegaskan bahwa kebebasan individu diikat oleh nilai-nilai Pancasila dan dibatasi oleh undang-undang, dalam rangka menghormati hak orang lain, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," terang Jazuli. 

Oleh karena itu, lanjut Anggota DPR Dapil Banten itu, bagi masyarakat Indonesia LGBT bukan masalah perbedaan orientasi seksual seperti yang didengungkan para aktivis HAM yang mendukungnya tetapi merupakan penyimpangan seksual yang melanggar nilai Pancasila, moral agama, dan budaya luhur bangsa.  

"Hubungan diantara pelaku LGBT juga melanggar UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah harus diantara beda jenis, antara laki-laki dan perempuan," tegasnya. 

Hal itu, lanjutnya, sesuai tuntunan agama, untuk menjaga keturunan, dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. 

"Kita juga punya UU ITE yang mengatur konten media sosial tidak boleh bermuatan pornografi/pornoaksi, tidak boleh berisi hal-hal yang meresahkan, serta melanggar norma dan etika masyarakat," ungkap Jazuli. 

Dia menilai di sinilah negara harus hadir mengingatkan, mengedukasi, hingga mengambil tindakan tegas sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 serta perintah undang-undang. 

Jazuli menambahkan negara harus bergandengan tangan dengan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, ulama, pendidik, public figure, dan lainnya untuk memberi pesan kuat bahwa LGBT adalah masalah serius yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Sebaliknya, jangan sampai justru ada kesan permisif dan apologetik," pungkas Jazuli.[IndonesiaToday/detik]

Sumber: news.detik.com