Demokrat dan PKS Kritik Keras Proyek IKN Jokowi, Kamu Setuju?

Salah satunya adalah kritik fraksi kepada pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Kedua fraksi yang mengkritik keras megaproyek itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 

Kedua fraksi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan IKN Nusantara.

Fraksi Demokrat, yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN Nusantara tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki seperti dikutip Kamis (25/5/2023)

Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN Nusantara ini disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin. 

Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN Nusantara sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3% hingga 5,7%.

Pembangunan IKN Nusantara, diklaim bukan sekedar memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke wilayah lain, namun lebih dari itu, pemerintah berupaya mewujudkan sebuah prototipe intelligent city sebagai representasi transformasi kemajuan Indonesia yang sesuai dengan visi Indonesia Maju 2045.