Demokrat dan PKS Kritik Keras Proyek IKN Jokowi, Kamu Setuju?

"Pembangunan IKN Nusantara juga merupakan upaya pemerintah untuk lebih mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan kantong-kantong perekonomian yang baru, yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," sebagaimana tertulis dalam dokumen itu.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) menjadi US$ 4.970 - US$ 5.150 pada 202, dan menjadikan Indonesia sebagai upper-middle income countries.

Seperti diketahui, Bank Dunia atau World Bank membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (US$ 1.035), Lower Middle Income (US$ 1.036-USD4,045), Upper Middle Income (US$ 4.046 hingga US$ 12.535) dan High Income (>US$ 12.535).

Kritik subsidi mobil listrik

Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. 

Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.

Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), di antaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.

Sedangkan NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.

Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya. [IndonesiaToday/cnbc]

Sumber: cnbcindonesia.com