Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan gugatan di MK, merupakan upaya PDIP untuk membuka seluruh kanal yang ada. "Gak berdampak pada hak angket. Itu bakal digulirkan," kata Masinton kepada Tempo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Sabtu, 23 Maret 2024.
Kendati begitu, Masinton melanjutkan, PDIP masih memerlukan waktu untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Alasannya, PDIP tidak ingin segala upaya ini mentah di tengah jalan. "Semua harus matang supaya di pimpinan nanti bisa dilanjutkan eksekusinya," ujar Masinton.
Di sisi lain, PDIP juga masih menunggu keputusan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Sebab, kata Masinton, sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan organisasi, PDIP harus menunggu intruksi langsung dari ketua umum sebagai pucuk pimpinan tertinggi partai banteng. "Ibu Mega pasti maju untuk menyelamatkan demokrasi," kata dia.
Adapun Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengajukan gugatan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, 23 Maret 2024 sore hari. Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 tertanggal 23, Maret 2024.
Artikel Terkait
AHY Pastikan APBN Bakal Ikut Menanggung Utang Whoosh
Siap Tanggung, Prabowo Minta Jalur Whoosh Dilanjut hingga Banyuwangi Jawa Timur
Ahmad Sahroni Cerita Jatuh dari Plafon Saat Rumahnya Dijarah
Media Israel: Netanyahu Lakukan Ritual Penyembelihan Sapi Merah Suci