Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja memastikan, dalam sidang berikutnya pihaknya akan menyampaikan hasil penanganan pelanggaran berdasarkan laporan-laporan atau temuan-temuan yang masuk.
"Kita juga harus menjelaskan bagaimana penggunaan bansos menurut Bawaslu seperti apa. Nanti kita akan jawab," ujar Bagja, usai menghadiri Sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, di Ruang Sidang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Anggota Bawaslu RI dua periode itu menambahkan, untuk kasus politik uang yang ditangani pihaknya kebanyakan terjadi dalam pemilihan legislatif (pileg). Di mana jumlahnya di atas 30 perkara yang terbukti melanggar.
"Ada juga yang masih jalan karena laporannya baru ada. Kemudian ada juga yang sudah kedaluwarsa karena kejadian pada 2023, baru dilaporkan sekarang," sambungnya mengulas.
Artikel Terkait
Bentrokan TKA China vs Pekerja Lokal di Proyek IPIP Kolaka: 4 WNA Diamankan Polisi
Bentrokan di Tambang Nikel IPIP Kolaka: Kronologi, Penyebab, dan Dampaknya
Korban Longsor Cisarua: 23 Marinir Tertimbun, 4 Meninggal Dunia | Update Evakuasi
Suami Korban Jambret Sleman Jadi Tersangka, Ini Kronologi Lengkap Hingga 2 Pelaku Tewas