Dukungan Pemakzulan Wapres, Khofifah dan Nasaruddin Umar Berpeluang Gantikan Posisi Gibran

Saat ini dorongan pemakzulan terhadap Gibran juga sudah disampaikan ke DPR dan MPR. 

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus mengatakan, terlalu bermimpi kalau berharap Anies Baswedan melanjutkan masa jabatan Wakil Presiden apabila DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR menyetujui pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

 

Ditambah lagi, tidak ada pertimbangan yang membuat Prabowo menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. 

 

“Akan sangat mungkin Prabowo mempertimbangkan Nasaruddin Umar, Khofifah Indar Parawansa dari kalangan tokoh agama atau Puan Maharani dari kalangan politisi,” ujar Fernando kepada Harian Terbit, Selasa, 17 Juni 2025. 

 

Fernando menegaskan, kalau untuk kepentingan memperkuat dukugan dari kelompok agama dan politik maka Prabowo lebih tepat memilih Nasaruddin Umar atau Khofifah Indar Parawansa. Namun untuk mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan secara penuh, maka Prabowo Subianto lebih baik memilih Puan Maharani.

 

“Jadi sangat kecil peluang Anies Baswedan untuk dipertimbangkan mendampingi Prabowo Subianto apabila terjadi pemakzulan terhadap Gibran,” tegasnya. 

 

Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Subhan Akbar juga mengatakan, sangat kecil kemungkinan Anies gantikan Gibran sebagai Wapres. Komposisi elit partai KIM plus sebagian besar dari kalangan yang berseberangan dengan Anies. Sehingga peluang Anies gantikan Gibran untuk mendampingi Prabowo sangat tipis. 

 

“Secara politik Prabowo juga terkesan masih menyimpan kekecewaan atau ketersinggungan dengan "sentilan" Anies saat kampanye Pilpres 2024,” ujarnya. 

 

Subhan memaparkan, jika Gibran dimakzulkan maka penggantinya lebih besar kemungkinan dari kalangan partai politik KIM plus. Pertimbangan tidak memilih Anies sebagai Wapres pengganti Gibran agar stabilitas politik di eksekutif maupun legislatif lebih stabil. Selain itu Anies juga tidak punya kaki di partai KIM Plus tersebut 

 

“Hal lain yang membuat peluang Anies sangat kecil jadi pengganti Gibran karena adanya resistensi kelompok pengusaha yang selama ini bernaung di KIM Plus,” jelasnya. 

 

“Prabowo pasti akan mempertimbangkan aspirasi kalangan pengusaha. Di mata para pengusaha, Anies dipandang sebagai tokoh politik yang sulit diajak kerjasama. Anies tipikal tokoh politik yang patuh pada aturan dan undang-undang. Gaya ini akan menyulitkan pengusaha dalam mencapai kepentingan bisnisnya,” imbuhnya. 

 

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie PhD mengatakan, Anies memiliki kemungkinan untuk bisa menggantikan Gibran sebagai Wapres. Menurutnya, Anies punya peluang gantikan Gibran sebagai Wapres dilihat dari probabilitas politik, apabila pemakzulan Gibran sebagai Wapres terjadi. 

 

“Ada dua syarat pemakzulan. Pertama, 25 dari 500 anggota DPR. Kedua, dua Fraksi yang ada DPR mendukung pemakzulan,” jelasnya. 

 

Jerry mengakui ada persyaratan lain adanya pemakzulan, diantaranya melanggar UU, meninggal dunia, dan korupsi. Sayangnya, sambung Jerry, sampai saat ini Presiden Prabowo belum pernah menyampaikan soal menolak pemakzulan yang disampaikan ratusan purnawirawan TNI dan Polri. 

“Kalau pemakzulan terjadi memang ada beberapa nama untuk gantikan Gibran. Seperti Puan Maharani, tapi persyaratan PDIP harus koalisi dengan Gerindra, selain itu ada AHY. Saat ini AHY sudah berikan kesempatan untuk menyambut kepala negara yang bertamu ke Indonesia. Selain itu ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,” paparnya. 

 

Nama Anies berpeluang jadi Wapres, sambung Jerry, adalah upaya membuka kran untuk Anies masuk dalam pemerintahan. Apabila terjadi pertemuan antara Anies dengan pimpinan KIM Plus, karena peluang Anies jadi Wapres itu ada di PKB, PKS dan Nasdem. Karena selama ini Anies calon presiden dari tiga partisi tersebut. 

 

“Saat ini tiga partai itu juga bernaung di KIM Plus. Jadi kemungkinan Anies jadi Wapres bisa terjadi. Asalkan proses pemakzulan tetap digulirkan,” tandasnya. 

Dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025), pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024. Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

 

Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

 

Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

 

“Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

 

Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral. Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

 

Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres. Saat ini hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

 

Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan. Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

“Kalau kompromi besar bisa terjadi, bisa saja Anies masuk. Peluangnya kecil, tapi bukan tidak mungkin,” kata Refly mengutip penilaian Mahfud MD.

 

Refly menambahkan, secara konstitusional, jika MK membatalkan keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, maka pengisian posisi tersebut akan melibatkan DPR dan partai koalisi pemenang. Situasi ini membuka ruang politik yang sangat dinamis.

 

“Kalau ingin membangun keseimbangan politik, bisa jadi Puan atau Ganjar,” tandasnya.

 

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menanggapi wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

 

Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip, Sabtu (7/6/2025).

 

Ia juga menyatakan bahwa keberadaan aspirasi semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasikan kan ya seperti itu," imbuhnya.

 

Terkait pandangan kelompok tertentu yang seolah menerima presiden namun menolak wakil presiden, Jokowi menegaskan bahwa dalam sistem pemilihan di Indonesia, pasangan calon dipilih sebagai satu kesatuan.

 

“Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri, kalau di kita ini kan satu paket,” ujarnya. 

 

Ketika ditanya apakah artinya tidak bisa hanya menerima presiden tapi menolak wakilnya, Jokowi menekankan bahwa sistem ketatanegaraan sudah mengatur mekanisme tersebut. “Memang mekanismenya seperti itu. Jadi, sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat, itu baru (bisa),” bebernya.****

Sumber: harianterbit