PDIP Tak Lagi Kritis Setelah Kalah Pilpres Pada Era SBY, Ternyata Ini Yang Membuat Berubah!

NARASIBARU.COM - Sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) pasca kalah Pilpres 2024 mengalami perubahan signifikan dibanding saat kalah ketika pilpres 2004 dan 2009 atau pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan, pada dua periode pilpres itu, PDIP selalu konsisten menjadi oposisi tiap kali kalah. 

Namun, pada saat pilpres 2024, PDIP memilih jadi partai penyeimbang yang dinilai “lembek” terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita masih ingat rekam jejak bagaimana PDIP mengkritik hampir semua kebijakan-kebijakan politik yang pernah dikeluarkan oleh SBY," kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).

Selama menjadi oposisi pada masa pemerintahan SBY, PDIP dinilai sangat kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Sekalipun kebijakan pada saat itu tidak kontroversial dan didukung oleh rakyat, tetapi PDIP masih melontarkan kritiknya.

Namun, sikap serupa justru tidak terlihat saat ini. Sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden RI, PDIP justru mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.

Dukungan terhadap sejumlah program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, revisi UU TNI, hingga kenaikan PPN 12 persen, dinilai sebagai indikasi PDIP tak mengambil posisi oposisi tegas.

Adi melihat perubahan ini tak bisa dilepaskan dari faktor relasi personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut harmonis.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bisa menjadi variabel penting dalam kedekatan itu.

"Memang hubungan harmonis antara Partai Demokrat dengan PDIP dan tentu orang juga menambahkan ini tentu tidak bisa dilepaskan karena Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapatkan amnesti. Jadi variabel ini yang kemudian dijadikan sebagai instrumen partai penyimbang ala PDIP hari ini," jelasnya.

Hubungan dekat itu yang sampai hari ini belum terjadi antara PDIP dengan Demokrat.

Adi menyebutkan kalau hubungan antara SBY dengan Megawati masih penuh konfrontasi dan friksi politik.

"Itulah yang saya sebut ada semacam pergeseran sikap politik PDIP setelah kalah pemilu. Di era SBY totally 100 persen menjadi oposisi, tapi di era Pak Prabowo kemudian menjadi partai penyembang," jelasnya.

Megawati Posisikan PDIP Jadi Penyeimbang Kritis Pemerintahan Prabowo

Selain mengukuhkan Megawati Soekarno sebagai ketua umum periode 2025-2030, Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), juga menegaskan posisi partai banteng dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Megawati mengatakan dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer. Hal itu, sambung dia, sering disalahpahami dalam demokrasi Indonesia.

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," papar Megawati dalam momen penutupan Kongres, Sabtu (2/8).

Karena itu, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi.

Di sisi lain juga tidak sekadar membangun koalisi dalam kekuasaan.

Sebaliknya, PDIP akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

"PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional," tegasnya.  

Megawati menambahkan, pihaknya tidak berada di dalam kabinet. Tetapi juga tidak memilih jalur oposisi.

Sikap politik PDIP akan menempatkan konstitusi dalam posisi yang paling tinggi. Sehingga tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," sambungnya. 

Dia menegaskan, PDIP akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat.

Namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.

"Kita pasti akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan.

Melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.

"PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," paparnya.

Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik. Hal itu sebagai wujud PDIP sebagai partai ideologis. 

"Keberlangsungan PDIP sebagai partai ideologis hanya bisa dijaga oleh kader-kader yang militan, menyatu dengan rakyat, dan taat pada disiplin partai," paparnya.

Megawati menekankan bahwa loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara. Tapi dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat. 

"Menyatulah dengan rakyat dan tegakkan garis-garis ideologi banteng," tegasnya.

Disampaikan, PDIP tidak membutuhkan kader yang hanya pandai beretorika. 

Tapi nihil dalam aksi keberpihakan ke masyarakat. Ia sangat membutuhkan kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput.

"Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria," tegasnya.

Menurut Megawati, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

Dalam pidato yang penuh penekanan ideologis itu, Megawati juga memperingatkan agar partai tidak dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau kekayaan pribadi. 

"Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi," pungkas putri proklamator Bung Karno itu. 

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan PDIP akan mendukung pemerintah sebagai mitra.

Ia menyebut PDIP akan menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran. 

"Kami akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, bukan oposisi," ujar Said.

Dia menyebut posisi sparring partner di sini yakni mendukung program pemerintah yang benar.

PDIP juga akan memberikan alternatif solusi kepada pemerintah apabila hal yang tak benar. 

"Ibu ketua Umum (Megawati Soekarnoputri, Red) sudah memberi keputusan. Bahwa PDIP tetap di luar pemerintahan sebagai penyeimbang yang kritis," ungkap politisi asal Sumenep, Madura, Jawa Timur itu.

Sumber: Suara