NARASIBARU.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan bahwa mengganti figur pimpinan saja tidak akan menyelesaikan masalah. 

Menurut YLBHI, Polri membutuhkan reformasi kelembagaan total untuk membongkar borok sistemik, mulai dari brutalitas aparat hingga fenomena 'no viral, no justice'.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur, menekankan bahwa siapa pun Kapolri-nya, masalah akan tetap sama jika tidak ada perubahan fundamental pada konsep, analisis, dan rencana perbaikan di tubuh Polri.

Ia menunjuk penanganan demonstrasi sebagai salah satu contoh kegagalan yang paling nyata.

"Misalnya, bagaimana respons dan sikap polisi atas demonstrasi. Itu kan mengerikan, brutal, benar-benar melanggar hak asasi manusia. Nah bagaimana protap, bagaimana evaluasi... tidak boleh lagi ada gas air mata, tidak boleh lagi ada pentungan," kata Isnur, Sabtu (13/9/2025).

Kewenangan Berlebih

Isnur juga menyoroti kewenangan Polri yang dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan, seperti dalam penerbitan SIM dan STNK. 

Menurutnya, ini membuat institusi Polri menumpuk terlalu banyak 'urusan basah'.

"Harusnya kepolisian dikurangi kewenangan-kewenangannya pelan-pelan dan fokus pada urusan kepolisian yang memang sesuai dengan mandat konstitusi," tegas Isnur.

Kritik tajam lainnya adalah soal proses penegakan hukum yang kerap dikeluhkan publik. 

Ia menyebut adagium 'no viral, no justice' telah melekat kuat, di mana kasus tidak akan ditangani secara adil jika tidak viral terlebih dahulu di media sosial.

"Ke depan, penting kita pikirkan ide bagaimana penyidik tidak bisa diintervensi oleh atasannya karena sekarang ini ada problem independensi," ujar Isnur.

Istana Bantah Isu Pergantian

Kritik itu muncul sebagai respons atas rumor bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo, buntut dari kerusuhan yang menewaskan 10 orang dan insiden fatal lainnya.

Namun, secara terpisah, pihak Istana Kepresidenan telah membantah kabar tersebut. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada surat presiden (surpres) yang dikirim ke DPR.

"Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Prasetyo.

Bagi YLBHI, terlepas dari benar atau tidaknya isu pergantian, yang terpenting adalah komitmen dari Presiden dan DPR untuk mendukung reformasi kepolisian secara serius dan menyeluruh.

"Bukan hanya orang per orang yang diganti," katanya.

Yakin Ganti Kapolri Cukup? KontraS Sebut Masalah Polri Jauh Lebih Dalam dari Sekadar Pimpinan!

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa pergantian Kapolri berisiko menjadi solusi tunggal yang dangkal. 

Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa masalah kekerasan di institusi kepolisian bersifat sistemik, bukan personal.

"Kami memiliki pertimbangan kritis bahwa pergantian atau pencopotan Kapolri itu sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi tunggal," kata Dimas saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025).

Ia menunjuk pada pola yang terus berulang meski pimpinan telah berganti.

"Karena, kita sudah bisa melihat sebenarnya dalam tiga kali pergantian Kapolri terakhir, mulai dari Idham Aziz, Tito Karnavian hingga Listyo, ternyata masih ada pola kekerasan, ada kultur kekerasan."

Ada permasalahan-permasalahan yang secara struktural yang itu masih terjadi di kepolisian," kata Dimas.

Ganti Sistem

Alih-alih sekadar mengganti figur, Dimas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. 

Reformasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari wewenang, fungsi, pendidikan personel, hingga tata kelola karier.

Bahkan yang tidak kalah penting, menurutnya, yakni mekanisme penghukuman yang tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Dan juga sampai pada proses yang berkaitan dengan evaluasi penghukuman terhadap anggota kepolisian yang terbukti tidak melakukan pelanggaran baik secara pidana dan etik," ujarnya.

Jaminan Perbaikan

Oleh karena itu, KontraS menekankan bahwa siapapun Kapolri baru yang akan ditunjuk nanti, harus ada jaminan bahwa proses pergantian ini adalah bagian dari agenda reformasi yang lebih besar, bukan sekadar respons politik sesaat.

"Artinya proses pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya jadi solusi cepat dan solusi tunggal, tapi perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian," ujar Dimas.

Sumber: Suara