“Seperti taman kanak-kanak (TK), yang hanya manut kepada 9 atau 10 ketua umum Parpol. Sementara ketua umumnya sendiri dicontain atau disenangkan oleh penguasa, lewat proyek untuk ketua umum, kredit untuk ketua umum, dan sebagainya,” sesalnya.
RR juga berpendapat, sistem pengelolaan Parpol seperti saat ini dapat merusak demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Sebab itu, sambung dia, setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, perbaikan pengelolaan Parpol harus menjadi prioritas.
“Sistem politik seperti saat ini justru merusak demokrasi. Karena itu, setelah Jokowi (lengser), harus ada pembenahan,” pungkasnya.
Selain RR, diskusi virtual juga melibatkan dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata, dan Sekjen SEMA Universitas Paramadina, Afiq Naufal.
Sumber: RMOL
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!
Prof Henri Balik Badan Kritik Jokowi: Anaknya Belum Siap, Direkayasa Dipaksakan jadi Wapres
Saut Situmorang: Luhut jadi Dewa Penyelesaian Kebusukan Whoosh
Ekonom Deteksi Rencana Jahat di Proyek Whoosh Bengkak 1,2 Miliar USD