NARASIBARU.COM -Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap kurang tepat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk mobil listrik PNS.
Mantan Menkeu era orde baru Fuad Bawazier menuturkan di era kepemimpinan Soeharto yang dikenal otoriter dan rawan korupsi, tidak ada kebijakan nyeleneh seperti ini.
?“Dulu aja jamannya orde baru, ada yang punya (kebijakan) masih kaitannya dengan keluarga Cendana, pasti ribut,” kata Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).
Fuad menyayangkan, kebijakan kementerian keuangan saat ini malah menyengsarakan rakyat kecil. Pasalnya, pemerintah menikmati keringat rakyat kecil lewat pajak, kemudian menjadikan APBN untuk berfoya-foya.
“Lho kok malah ini, kita kan tahu yang punya-punya ini duitnya gimana, yang punya modal, itu saya anggap itu tidak cocok gitu lho,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut kurang tepat.
“Menurut saya sih enggak tepat itu, pertama ngapain itu dibikinin subsidi begitu ya,”tutup Fuad Bawazier.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Desakan Pemakzulan Wapres Makin Nyaring, Aktivis 98: Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras
Waketum Projo Kelabakan Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi
IRONI! Gegara Sang Ayah Dukung Pemakzulan Gibran, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno Kini Dimutasi
Ini 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik, Abdul Muti Peringkat Pertama