Menurut Romy, meskipun partainya adalah partai Islam, namun pada urusan memilih pemimpin, tidak hanya didasarkan pada urusan-urusan kesalehan seseorang
"Dalam Al Ahkamu Shulthoniyah kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat masih memiliki hak untuk ditaati, sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama," jelasnya.
“Jadi persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin, bukan kesalehan,” sambungnya.
.Atas dasar itu, menurut Romy, yang menjadi persoalan krusial sebenarnya adalah kualitas dan kapasitas pemimpin itu sendiri.
“Jadi jangan menyoal wah ini suka lihat film bokep… ini bukan ukuran (dalam memilih pemimpin)," pungkasnya.
Sumber: wartakota
Artikel Terkait
Partai Demokrat Netral Strategis: Fokus Dukung Program Prabowo-Gibran, Tolak Politik Warisan
KKN Jokowi di UGM Dipertanyakan: Koordinator Klaim Tidak Kenal Namanya?
Rocky Gerung Kritik Sumbangan Rp17 Triliun ke BoP: Ironi dengan Bunuh Diri Siswa SD karena Tak Beli Buku
Prabowo Diminta Tuntut Erick Thohir Soal Dugaan Penyimpangan Aset BUMN