Padahal sebelumnya Golkar merupakan pendukung rival Jokowi dalam pemilihan presiden.
Kemerosotan demokrasi menjadi lebih besar ketika Prabowo yang merupakan rivalnya di pilpres diangkat menjadi menteri kabinet.
“(Praktis sekarang) oposisi tinggal PKS dan Demokrat. Itu yang menyebabkan indeks pengawasan eksekutif dan kesetaraan warga di hadapan hukum Indonesia (menurut V-Dem) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” imbuhnya.
Dalam keterangannya, Saiful menjelaskan, Indonesia mengalami demokratisasi sejak Presiden RI Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, atau sekitar 25 tahun lalu.
Untuk melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi Indonesia, kata Saiful, adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur selama 25 tahun tersebut, seperti yang dilakukan oleh V-Dem (Varieties Democracy).
V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.
Jika mengukur menggunakan equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif menurut V-Dem, kata dia, demokrasi di Indonesia menunjukkan gejala kemunduran.
Dalam skala 0 sampai 1, dengan 0 adalah sangat buruk dan 1 sangat baik, berdasarkan pengukuran itu, kondisi demokrasi di Indonesia tahun 2022 berada di angka 0,42.
“Perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53.”
“Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran berdasarkan data V-Dem,” tuturnya.
Saiful juga menyebut bahwa sejak 2004, kondisi demokrasi berdasarkan indeks demokrasi ini tidak pernah di atas 0,6.
Sumber: kompas
Artikel Terkait
Soal Projo Merapat ke Gerindra, Pengamat Sebut Strategi Penyusupan Jokowi
Budi Arie Sama Saja Bunuh Diri Masuk Gerindra
Momen Prabowo Tanya Budi Arie, PSI atau Gerindra Kau?
Jika Nekat Jadikan Gibran Cawapres 2029, Prof Ikrar Yakin Prabowo Pasti Keok, Ini Alasannya