Sebut Banyak Korupsi Besar-besaran di Indonesia, MAKI Kritik Jokowi: Pengawasannya Buruk

NARASIBARU.COM  - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), buntut kasus korupsi timah Rp271 triliun yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Awalnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, ditanya mengenai adakah keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus tersebut.

Ia pun menjawab, bahwa dia tidak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun itu.

"Soal keluarga Jokowi tahu, itu saya tidak tahu dan saya belum bisa buktikan itu," ujar Boyamin, Minggu (7/4/2024).

Boyamin lantas mengatakan, sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambahan jebol.

Pasalnya, menurut Boyamin, tata pemerintahan Jokowi buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Sehingga, menyebabkan pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor.

"Sehingga pengawasan di sektor pertambangan menjadi kendor dan jebol," katanya.

Maka dari itu, kata Boyamin, banyak perusahaan-perusahaan yang nakal mengambi kesempatan, seperti kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri.

"Jadi istilahnya, zaman pemerintahan jokowi, khususnya pengawasan buruk sehingga banyak orang korupsi besar-besaran," ujar dia.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memerkisa pengusaha berinisial RBS atau RBT sebagai sasksi dalam kasus korupsi PT Timah tersebut pada Senin (1/4/2024) lalu.

Dalam hal ini, Boyamin menduga, RBS merupakan aktor intelekual di balik kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp271 triliun itu.

Salah satu peran RBS ini, diduga menyuruh Harvey Moeis dan crazy rich PIK Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR.

Ada 16 Tersangka Kasus Korupsi Timah