4 Pernyataan Basuki Hadimuljono soal Polemik Tapera, Akui Menyesal

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujarnya, Kamis. 

Kini, kata Basuki, pemerintah sudah memiliki program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sosok yang juga merupakan Komite BP Tapera itu mengungkapkan program ini telah menggelontorkan dana mencapai Rp105 triliun.

"Cukup diketahui, APBN sampai sekarang sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga."

"Kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," jelas Basuki.

3. Bukan Program yang Mendesak 

Ia menegaskan bahwa program Tapera bukanlah program yang mendesak.

Pada kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan sebenarnya aturan soal Tapera sudah disusun pemerintah sejak 2016 lalu.

Dia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lalu melakukan uji kredibilitas dengan hasil akhir bahwa pungutan iuran untuk Tapera diundur sampai 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust (kepercayaan)."

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," tutur Basuki.

Dia pun mengakui bahwa pengimplementasian Tapera ini memang harus melihat kesiapan dari masyarakat.

4. Basuki dan Menkeu Sepakat Tunda Tapera jika Belum Siap 

Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku sepakat untuk menunda iuran Tapera. 

Sebab, menurut perhitungan keduanya, masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut.

Hal ini terlihat dari masifnya penolakan masyarakat terhadap pemotongan gaji untuk Tapera.

"Jadi kalau ada misalnya usulan, apalagi DPR misalnya (minta ditunda), ketua MPR untuk diundur. Menurut saya, saya sudah contact bu Menteri Keuangan, kita akan ikut (sepakat menunda)," terang Basuki.

Terlebih, lanjut Basuki, pemerintah juga belum siap terkait dengan sosalisasi.

Sehingga, menurut Basuki, akan lebih baik jika Tapera diundur dan tidak perlu berbenturan antara pemerintah dengan msyarakat.

"Saya kira iya (menunggu kesiapan masayarakat). Kenapa kita harus saling berbenturan, enggak-enggak (perlu seperti itu), insyaAllah."

"Kalau yang punya rumah, sebagai penabung dan bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ambil. Undang-undangnya menyampaikan wajib (ikut Tapera). Ini sosialisasinya kami juga lemah dan belum kuat," jelas Basuki

Sumber: Tribunnews

SEBELUMNYA