NARASIBARU.COM -Skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294,5 miliar adalah masalah hajat rakyat. Demurrage ditengarai terjadi karena perencanaan impor beras yang tidak matang.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto misalnya, dia menyoroti data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
Hasto membeberkan bahwa pemerintah telah memanipulasi data stok beras yang diklaim aman, tetapi pada tahun 2024 ini Indonesia harus melakukan impor sebanyak enam juta ton.
"Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (5/8).
Hasto menekankan, berbagai kebijakan termasuk impor beras harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat.
Dia menyinggung permintaan maaf Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini disampaikan di tengah ramainya skandal demurrage Rp 294,5 miliar.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," pungkas Hasto.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Mutasi Anak Try Sutrisno Disorot Usai Isu Pemakzulan Gibran, Pengamat: Beraroma Politis yang Kuat
DPR RI Protes Rencana Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Desakan Pemakzulan Wapres Makin Nyaring, Aktivis 98: Kehadiran Gibran Sejarah Buruk bagi Orang Waras
Waketum Projo Kelabakan Ditanya Roy Suryo soal Ijazah Asli Jokowi