Sampah Menumpuk di Awal Tahun, Kesanggupan PT Bina Riau Sejahtera Dipertanyakan

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menanyakan kesanggupan PT Bina Riau Sejahtera (BRS), pemenang lelang proyek pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru yang belum menunjukkan keseriusannya di awal Tahun 2024 ini.

Pasalnya, sampah sudah mulai menumpuk di beberapa titik lokasi yang menimbulkan persoalan serius. Padahal, PT BRS sudah mulai bekerja sejak awal Januari 2024 usai penandatanganan kontrak.

"Sebenarnya pihak ketiga pemenang lelang angkutan sampah ini sudah siap atau belum? Seandainya sudah siap kenapa pengangkutan sampah masih terkendala," tanya Azwendi, Kamis (4/1).

PT Bina Riau Sejahtera itu mengelola dua zona yakni I dan Zona II yang di tahun sebelumnya, dua zona masing-masing dikelola satu perusahan.

Karena itu Azwendi, menanyakan kesanggupan mereka mengerjakan tugas pengangkutan sampah dengan wilayah yang sangat luas.

Pimpinan DPRD itu juga mengaku akan meneruskan persoalan ke Komisi IV yang membidangi soal persampahan. Tujuannya untuk memanggil DLHK Kota Pekanbaru dan PT Bina Riau Sejahtera terkait rencana kerja, tata cara kerja, pola kerja dalam pengangkutan sampah di tahun 2024.

"Dengan adanya persoalan sampah ini dan evaluasi dengan pihak ketiga yang sebelum-sebelumnya itu mestinya ada perubahan yang lebih siginifikan. Umpamanya tidak ada, ini harus menjadi catatan penting dan jangan sampai menimbulkan kekacauan," paparnya.

"Saya kira ini harus menjadi catatan di awal tahun karena kondisinya per tanggal 1 Januari 2024 itu pengangkutan sampahnya bisa efektif karena sekarang kondisinya bukan hanya di jalan protokol saja, tapi di lingkungan-lingkungan warga sudah banyak menumpuk," tutupnya.

Pj Wako Warning Operator Angkutan Sampah

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, mengingatkan PT Bina Riau Sejahtera mematuhi setiap poin yang ada di dalam kontrak kerjasama angkutan persampahan di tahun 2024 ini.

"Kunci kerjanya kontrak. Makanya kita sama pak Sekda tidak masalahkan siapa pemenang lelang, namun yang terpenting bagaimana kontrak itu bisa dipatuhi," tegasnya, Kamis (4/1).

Muflihun, menginginkan, tak ada lagi persoalan tumpukan sampah maupun yang tidak diangkut operator. Karena sudah tertuang dalam kontrak, mereka harus mengangkut bersih sampah yang ada hingga ke TPA.

"Kita minta sampah diangkut sampai bersih, berapa pun tonasenya. Karena itu sudah disetujui kedua belah pihak (Dinas LHK dan PT Bina Riau Sejahtera)," jelas Muflihun.

Terkait masih adanya tumpukan sampah di awal 2024, Muflihun, menilai jadi hal biasa di masa transisi dari operator sampah yang lama ke operator baru.

"Dari awal saya sudah sampaikan juga sama pak Sekda, di awal transisi ini pasti ada masalah," ujar Muflihun.