“Soal perburuhan ya kok semuanya tidak nyaman ya, rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintahnya tidak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru,” jelasnya.
Maka dari itu, Ganjar menilai perlunya sebuah momen agar duduk bersama antara pemerintah, pengusaha dan buruh guna mereview Omnibus Law ini.
Baca: Formula Ganjar untuk sejahterakan buruh
Dengan harapan, ada sebuah titik kesamaan terhadap UU yang kontroversial tersebut.
“Ini yang saya sampaikan kemarin di Apindo juga. Rasa-rasanya, kita butuh duduk bersama untuk mereview apakah kita akan menggunakan rezim pengusaha, apa rezim pengupahan atau mungkin ada skim yang lain,” jelas Ganjar.
Kita contohkan, lanjut Ganjar, kita punya skema pengupahan apa yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah yang bisa membantu buruh kawan-kawan ini mereka bisa hidupnya lebih baik.
"Praktek saya waktu itu ya kita dorong dengan subsidi transportasi, kita menyiapkan perumahan untuk buruh, memang belum banyak tapi transportasi sudah cukup membantu,” imbuh Ganjar.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ruangkota.com
Artikel Terkait
Dirut KCIC soal Utang Whoosh: Kita Serahkan ke Danantara
Impor Barang Bekas ke RI Meledak, dari 7 Ton jadi 3.600 Ton
Harga BBM Dex Series Naik Lagi per 1 November 2025
Makin Pede! Menkeu Purbaya Pamer Topi “8%”