“Soal perburuhan ya kok semuanya tidak nyaman ya, rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintahnya tidak nyaman, pengusahanya enggak nyaman, ada yang keliru,” jelasnya.
Maka dari itu, Ganjar menilai perlunya sebuah momen agar duduk bersama antara pemerintah, pengusaha dan buruh guna mereview Omnibus Law ini.
Baca: Formula Ganjar untuk sejahterakan buruh
Dengan harapan, ada sebuah titik kesamaan terhadap UU yang kontroversial tersebut.
“Ini yang saya sampaikan kemarin di Apindo juga. Rasa-rasanya, kita butuh duduk bersama untuk mereview apakah kita akan menggunakan rezim pengusaha, apa rezim pengupahan atau mungkin ada skim yang lain,” jelas Ganjar.
Kita contohkan, lanjut Ganjar, kita punya skema pengupahan apa yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah yang bisa membantu buruh kawan-kawan ini mereka bisa hidupnya lebih baik.
"Praktek saya waktu itu ya kita dorong dengan subsidi transportasi, kita menyiapkan perumahan untuk buruh, memang belum banyak tapi transportasi sudah cukup membantu,” imbuh Ganjar.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ruangkota.com
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Harga BBM Dex Series Naik Lagi per 1 November 2025
Makin Pede! Menkeu Purbaya Pamer Topi “8%”
Mantan Menteri ESDM Kupas Konspirasi di Balik Polemik Freeport
Luhut Akui Proyek Whoosh Bermasalah Sejak Awal: Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang