Mencengangkan! 200 Pulau Indonesia Dijual dan Diprivatisasi, BRIN Sebut Jakarta dan Maluku Utara Paling Banyak

Athiqah menambahkan, beberapa tahun terakhir BRIN mencermati kebijakan hilirisasi dan masifnya kegiatan pertambangan serta perluasan industri ekstraktif.

Lebih lanjut, Atiqah menilai bahwa proyek hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, serta pertambangan biji besi dan tambang emas di Sulawesi Utara berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Dampak lingkungannya jelas, terjadi pencemaran logam berat di sungai-sungai sekitar pabrik tersebut. Khususnya pertambangan nikel yang tidak hanya mencemari air, tapi juga udara, menghancurkan hutan, dan menggusur petani akibat ekspansi tambang nikel," ujarnya.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif memiliki dampak yang sangat merugikan.

Sebab ruang hidup masyarakat sekitar seolah terampas akibat akses untuk melaut semakin terbatas.

Oleh sebab itu, Athiqah mendesak pemangku kepentingan untuk merefleksi ulang peraturan yang ada sebelum mengambil tindakan, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Regulasi tersebut mencakup pengelolaan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia mestinya bertujuan untuk merehabilitasi, konservasi, memanfaatkan, serta memperkaya sumber daya alam dan sistem ekologi secara berkelanjutan.

Kendati demikian, Atiqah tidak merinci mengenai 200 pulau kecil yang dijual dan diprivatisasi oleh oknum-oknum tertentu tersebut

Sumber: tvOne

SEBELUMNYA