Dari hasil validasi dan verifikasi tersebut tercatat seluas 1.200 hektare lahan yang akan dilepaskan oleh PT Ana melalui Bupati Morowali Utara.
Namun salah satu warga Desa Tompira Ali, merasa kecewa terhadap hasil validasi dan verifikasi yang telah dilakukan.
Menurut Ali, hasil validasi dan verifikasi itu dinilai cacat karena ada satu nama masyarakat yang tidak termasuk dalam Rumpun 9 namun dipaksakan masuk.
Pasalnya, Ali yang juga memiliki lahan di dalam rumpun 9 tersebut tidak terverifikasi maupun tervalidasi padahal jelas bahwa di dalam SKPT miliknya titik koordinat lahan berada di rumpun 9.
" Itu ada satu nama yang dikasih masuk padahal jelas-jelas lahan orang tersebut tidak masuk dalam Rumpun 9 itu," ucap Ali kepada media ini (19/12/2023).
Selain itu, sudah sebelas nama yang telah dicatat untuk pelepasan lahan dengan luas 502 hektare dan tersisa 618 hektare yang belum pasti pemiliknya namun jumlah hektare nya sudah ditetapkan.
Daftar pemilik lahan. Foto: (Dok.pri)
Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat, ada apa dengan hasil dari validasi dan verifikasi yang jumlah hektare sudah ditetapkan namun pemiliknya belum jelas.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: insulteng.id
Artikel Terkait
Polisi Gerebek Markas Judi Online Kamboja di Palembang, 2 Pelaku Diamankan
APH Ditantang Periksa Jokowi Terkait Kasus Korupsi Minyak Pertamina dan Kuota Haji
Kejagung Geledah Rumah Siti Nurbaya, Dugaan Korupsi Sawit Rp 450 Triliun Terungkap
Harga Chromebook Kemendikbud Rp 5,7 Juta, Nadiem Makarim Bantah Keras Isu Rp 10 Juta