Mankopolhukam: KPU dan Penegak Hukum Harus Periksa Bendahara Parpol Terkait temuan PPATK

Apabila dari temuan KPU ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) maka hal itu menjadi hal serius.

Mahfud MD percaya PPATK profesional dan memiliki rekam jejak transaksi janggal tersebut.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Anehnya, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain.

Sebelum masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu.

Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai dengan aturan.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co