Selain penangkapan salah satu anggota Densus ini juga merembet keterlibatan Jenderal Purnawirawan kepolisian.
Bahkan Hanifa Sutrisna yang merupakan Ketua National Coruption Watch mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi jika Jenderal Purnawirawan kepolisian yang terlibat lebih dari satu.
Menangapi keterlibatan aparat dalam kasus timah ini, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai yang merupakan Mantan Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia angkat bicara.
Dalam sebuah wawancara di televisi swasta, mantan Komandan Densus 88 ungkap skenario keterlibatan Jenderal B di kasus timah dan mengatakan bahwa itu hanya pengalihan.
Mantan komandan Densus 88 tahun 2011 – 2014 tersebut juga menyinggung bahwa kasus tambang timan tak lepas dari pergantian penguasa tambang.
Selain itu menurutnya, terseret dan tertangkapnya anggota Densus 88 saat memata-matai Jampidsus Kejagung membuat para senior Densus 88 marah dan mempertanyakan siapa yang menggunakan aset ini.
Menurut Irjen Pol (Purn) Ansyaad permasalahan tambang timah bukanlah hal yang baru, di mana setiap adanya operasi selalu berkaitan dnegan pergantian tauke atau mafia penguasa tambang timah.
“Dari yang saya lihat bahwa benar adanya jika ada touke baru yang muncul sebagai penguasa dalam pengelolaan sumberdaya alam ini,” terangnya.
Irjen Pol (Purn) Ansyaad juga menyebutkan bahwa pergantian touke ini juga seiring dengan pergantian penguasa politik.
“Ini tidak hanya terjadi kali ini saja, namun juga dari dulu telah terjadi dan peristiwa ini juga akan terjadi di tambang-tambang lainnya seperti batubara serta nikel,” paparnya.
Sedangkan menyinggung Jenderal B yang muncul menurut mantan komandan Densus 88 hanyalah sebuah pengalihan saja.
“Masalah sebenarnya adalah pergantian touke di mana pelaku sandiwara antara Kejaksaan Agung dan Mabes Polri siapa,” tambahnya.
Irjen Pol (Purn) Ansyaad juga menyinggung saat pemanggilan Kapolri dan Kejaksaan Agung yang kemudian permasalahan ini terkunci dan disampaikan jika tidak ada masalah antara kedua institusi tersebut.
Artikel Terkait
UAS Bantah Gubernur Riau Kena OTT KPK, Cuma Dimintai Keterangan Katanya
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka
Tak Peduli Luhut, Jokowi atau Siapa pun, Semua Harus Diperiksa di Kasus Whoosh