"Tetapi, Menteri Komunikasi dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kominfo, seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp756.704.000," kata dia.
Terhadap persoalan itu, CBA pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki 16 proyek untuk membangun PDN di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidiki ini adalah dengan memanggil atau memeriksa Menteri Munie," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah layanan publik sempat mengalami kendala pada Kamis, 20 Juni 2024 akibat gangguan di PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Saat sedang menjadi sorotan peretasan PDN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.
"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Sumber: akurat
Artikel Terkait
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka
Tak Peduli Luhut, Jokowi atau Siapa pun, Semua Harus Diperiksa di Kasus Whoosh
Kapan Adik Jusuf Kalla cs Dijebloskan ke Sel Tahanan?