Menurut Prasetyo, kunjungan kerja ke kota lain di Indonesia tidak menghasilkan dan mendapatkan sesuatu yang baru. "Kalau kami kunker ke Tangsel (Tangerang Selatan), Bogor, dapat apa? Gak dapat apa-apa," tutur dia.
Prasetyo mencontohkan DPRD DKI bisa berkunjung ke Jepang untuk belajar mengatasi permasalahan sampah. Ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Negeri Sakura itu. Menurut dia, di sana tidak bau sampah karena warganya yang disiplin.
Heru Budi Hartono pun merespons usulan Ketua DPRD DKI itu sebagai hal yang wajar. "Ya itu kan sesuatu yang wajar," katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 81.580.775.411.048. Angkanya itu sedikit lebih rendah daripada plafon anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 82,5 triliun.
Sumber: tempo
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang