Perguruan Tinggi Wajib Melindungi Mahasiswa dari Pasar Pinjol yang Kejam

Di sisi lain, pemerintah harus peka terhadap permasalahan ini. Konstitusi telah mengamanatkan 20% APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Seharusnya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk meningkatkan subsidi perguruan tinggi negeri agar biaya kuliah menjadi gratis bagi yang tidak mampu. Untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta, pemerintah dapat membuat semacam program dana talangan, dimana mahasiswa (orang tua) dapat meminjam untuk keperluan biaya kuliah tanpa bunga.

Oleh karena itu, di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat dan terbatasnya keuangan negara saat ini, diperlukan prioritas alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Perlu dipertimbangkan lagi proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat banyak dalam jangka pendek ini seperti Proyek IKN untuk ditunda dahulu. Proyek IKN memerlukan dana hampir 500 triliun rupiah. Pemerintahan Presiden Jokowi harus memberi prioritas terlebih dahulu pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati langsung manfaatnya oleh rakyat banyak di seluruh Indonesia seperti pembangunan infrasturktur pendidikan, kesehatan, transportasi, pengolahan sampah dan limbah, infrastruktur energi dan kelistrikan, serta infrastruktur telekomunikasi yang murah dan dapat menjangkau seluruh rakyat indonesia.

Bintaro, 27 Januari 2024.

Hendry Harmen
(Ketua IA ITB Jakarta Periode 2010 – 2015)

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jakarta.hallo.id