Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menjelaskan, RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
"Banyak aspek Keuangan Negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, rapat terbatas ini juga turut dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Para Menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin," tutup Sri Mulyani.
Sumber: wartaekonomi
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!