Dia menyebutkan yang membuat masalah terjadi adalah kalimat percepatan pembangunan yang terjadi di setiap proyek pembangunan. “Seperti di IKN, kalau mau pindah pelan-pelan, beri cukup waktu untuk musyawarah,” katanya.
Tetapi, kata Eko, kalau targetnya sudah percepatan pembangunan, maka semua jadi rusak. “Pertanyaannya kan percepatan ini dilatarbelakangi oleh apa. Ada deal politik, kepentingan target pemilu, hutang politik, target pencitraan politik,” ujar Eko.
Sumber: tempo
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!